Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, manuver politik untuk mengangkat kembali kasus Bank Century hanya akan membuang-buang energi, apalagi kasus itu sudah diserahkan kepada penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena itu kata Syarief Hasan kepada pers usai buka puasa bersama di Jakarta, Jumat malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sama sekali tidak terganggu dengan manuver yang dilakukan beberapa kader dari parpol lain untuk memunculkan kembali kasus Bank Century.

"Upaya yang dilakukan oleh Kader Partai Golkar seperti Bambang Soesatyo adalah upaya yang hanya membuang-buang energi," katanya.

"Presiden SBY sama sekali tidak terusik dengan manuver itu. Pada dasarnya kalau masalah Bank Century `kan pansus sudah menyerahkannya pada penegak hukum, semua juga sudah diproses. Jadi itu hanya buang energi saja kalau ada upaya untuk kembali mempolitisasi hal itu. Rakyat juga sudah lelah dengan tudingan tanpa dasar," ujar Syarief.

Ia menilai Partai Golkar selama ini masih bersikap dalam koridor yang masih bisa diterima oleh Partai Demokrat.

"Kami memaklumi tentunya jika ada satu dua kader Partai Golkar yang mencoba-coba terus untuk mengungkit-ungkit kasus Century. Sebagai politisi mereka tentunya juga memiliki tugas-tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan, mencoba membuat sikap yang berbeda. Tapi `kan yang penting semangatnya semua sudah sepakat bahwa kasus itu diserahkan ke penegak hukum," katanya.

Syarief juga menjelaskan bahwa pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan seolah KPK bisa dikendalikan Partai Demokrat adalah sangat tidak masuk akal. "Kalau dibilang kita ngatur-ngatur KPK yah aneh saja. Buka dong matanya, masa kalau kita yang atur orang kita juga ada yang masuk? Ini `kan sama sekali tudingan yang tidak ada alasannya," katanya.

Partai Demokrat, menurut dia, adalah partai yang taat azas dan taat hukum, sehingga tidak mungkin ikut mencampuri berbagai kasus yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum.

"Kami harus komit terhadap UU dan lembaga-lembaga negara yang ada harus kita dukung. Terlebih KPK, kita harus dukung agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Jangan kalau sesuai dengan aspirasi kita KPK dipuji, kalau tidak sesuai, KPK dicaci maki. Ini `kan tidak baik," katanya.

Terkait testimoni mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang mengatakan dalam sebuah wawancara televisi bahwa dirinya dipanggil ke Istana terkait rencana untuk mem-bailout Bank Century, Syarief mengatakan bahwa setiap orang bisa saja memberikan testimoni tapi kebenarannya harus dicek dulu.

"Saya sendiri yakin hal itu tidak benar bahwa ada satu pengkondisian di istana mengenai bailout. Bailout itu dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi saat itu dan saat itu presiden tidak ada di Indonesia," tegasnya.

Ditanyakan lebih lanjut apakah alasan dirinya mempertanyakan kebenaran testimoni itu karena status Antasari sebagai terpidana kasus pembunuhan, Syarief membantahnya.

"Kalau saya tidak bisa menilai seseorang dengan kondisi seperti itu," katanya.

Terkait niat DPR untuk memanggil Antasari demi mendengarkan keterangannya, Syarif mempersilahkannya. Siapapun boleh dipanggil oleh DPR. "Ya silahkan saja DPR memanggil Antasari bilama diperlukan. Presiden sekali lagi sama sekali tidak merasa terngaggu, Kasusnya sudah jelas dan tidak perlu lagi ada yang dijelaskan," ujar Menteri UKM ini.

Sementara terkait adanya menteri yang disebut-sebut akan dijadikan tersangka oleh KPK, Syarief meyakinkan bahwa SBY tegas sikapnya dalam hal itu. SBY tidak akan membeda-bedakan sikapnya apakah menteri tersebut dari Partai Demokrat atau koalisi.

"SBY jelas komitmennya dalam pemberantasan korupsi dan tidak pernah surut. Kita ngak mau berandai-andai tapi jelas sikap SBY tidak akan membeda-bedakan," katanya.

Dia juga membantah akan adanya perombakan kabinet. "Tidak ada itu. Semua aman-aman saja," katanya.

"Tak ada sama sekali itu, bisik-bisik pun tak ada. Semua bagus-bagus saja. Saya sudah ketemu dengan mereka dan mereka menyatakan seperti itu. Baik2 saja," katanya.
(S023/Z002) 10-08-2012 22:57:58