Rabu, 30 Juli 2014

Kalangan DPR : pidato kenegaraan 16 Agustus "rawan" interupsi

Sabtu, 11 Agustus 2012 15:37 WIB | 2.075 Views
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat mengatakan, anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat menanti-nanti pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 16 Agustus 2012 .

"Tentu yang paling menarik ingin didengar anggota DPR/DPD adalah bagaimana Presiden menyampaikan tentang sengketa Polri dan KPK yang memperebutkan penyidikan kasus Simulator SIM serta testimoni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar," kata Martin kepada ANTARA News, Jakarta, Sabtu.

Selain itu, Presiden SBY juga dipastikan akan berpidato menyampaikan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah selama satu tahun ini di berbagai sektor. Salah satu tentunya dibidang hukum.

"Kasus korupsi yang banyak menjerat pejabat pemerintah di pusat dan daerah diharapkan akan disampaikan Presiden, tentu ingin didengar bagaimana pemerintah mengatasinya," ujarnya.

Ia mengkhawatirkan, pidato kenegaraan Presiden SBY itu akan rawan interupsi oleh anggota DPR, bila Presiden tidak menyampaikan kasus-kasus yang akhir-akhir ini berkembang seperti kasus perseteruan KPK-Polri soal kewenangan penanganan kasus korupsi pengadaan Simulator SIM dan testimoni mantan Ketua KPK, Antasari Azhar.

Oleh karena itu, ia meminta kepada Kapolri dan Ketua KPK untuk secepatnya menemukan jalan keluar dari kasus tersebut sebelum tanggal 16 Agustus 2012. sehingga dalam pidato nanti, Presiden SBY akan menyampaikan solusi yang telah diambil.

"Di sini saya khawatir, bila tiba-tiba ada seorang anggota DPR yang merasa tidak puas atas pidato Presiden tersebut tiba-tiba menginterupsinya dan menanyakan pada Presiden mengapa tidak mengambil prakarsa yang serius untuk mengarahkan Polri dan KPK agar tidak berebut wewenang dalam mengusut kasus korupsi tersebut," kata Martin.

(Zul)

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga