Kamis, 28 Agustus 2014

Pemkab diminta selektif selesaikan tapal batas

Sabtu, 11 Agustus 2012 19:53 WIB | 2.868 Views
Arosuka, Sumbar (ANTARA News) - Anggota DPRD Sumatera Barat Bachtul Bachtiar meminta Pemerintah Kabupaten Solok agar lebih selektif dan tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang tidak berkompeten dalam penyelesaian polemik tapal batas dengan Kota Sawahlunto.

"Jika pihak yang tidak berkompeten dilibatkan dikhawatirkan hanya akan memperbesar masalah," katanya di Arosuka, Sabtu.

Menurut dia, jika pihak yang tidak berkompeten tersebut dilibatkan justru akan bisa menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat kedua daerah.

"Agar hal itu tidak terjadi hendaknya Pemkab Solok selektif dalam menyelesaikan persoalan ini sehingga bisa menemukan titik terang," ujar anggota DPRD yang berasal dari Kabupaten Solok itu.

Langkah yang terbaik dilakukan Pemkab Solok, menurut Bachtul, adalah dengan melibatkan orang-orang yang bisa dipercaya, kemudian menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Sawahlunto.

"Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan persoalan ini kecuali dengan jalan musyawarah dan mufakat, sehingga persoalan tersebut bisa diselesaikan," katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Solok Hendri Dunant juga menyatakan hal yang sama. Menurut Hendri, untuk menyelsaikan konflik tapal batas tersebut adalah dengan jalan koordinasi.

"Kita harapkan Pemkab Solok segera turun tangan dan berkomunikasi dengan Pemkot Sawahlunto," katanya.

Sebelumnya Wali Nagari (kepala desa adat) Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Agusril meminta Pemkab Solok untuk memperjelas tapal batas dengan Kota Sawahlunto.

"Beberapa waktu lalu terjadi kericuhan antara warga dua daerah ini disebabkan tidak jelasnya batas kedua wilayah," katanya.

Dia menyebutkan, akibat persoalan tersebut pernah salah seorang warga setempat, Jefri (58) mengolah lahan yang sudah lama tidak digarap, kemudian dia dilaporkan oleh warga Sawahlunto ke Kepolisian Sektor (Polsek) setempat karena diduga merampas tanah.

"Sampai saat ini lahan tersebut tidak bisa digarap karena masih dalam pengawasan polisi. Agar hal semacam ini tidak berlarut-larut, kami minta Pemkab turun tangan," katanya.
(KR-HMR/R014)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga