Sosialisasi Pemilu 2014 baru melalui spanduk

Sabtu, 11 Agustus 2012 21:02 WIB | 3751 Views

Setiap ada regulasi atau pedoman pelaksanaan pemilu yang hendak disosialisasikan ke parpol, sementara ini baru melalui spanduk dan baliho, karena alamat parpol belum jelas,"
Berita Terkait
Mataram (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat baru menyosialisasikan berbagai regulasi dan pedoman pelaksanaan Pemilu 2014 melalui spanduk, baliho, serta brosur.

"Setiap ada regulasi atau pedoman pelaksanaan pemilu yang hendak disosialisasikan ke parpol, sementara ini baru melalui spanduk dan baliho, karena alamat parpol belum jelas," kata Ketua KPU NTB Fauzan Khalid, di Mataram, Sabtu.

Ia mengatakan, ketidakjelasan alamat parpol calon peserta Pemilu 2014 itu juga berpengaruh terhadap kelancaran tahapan verifikasi administrasi dan faktual parpol calon peserta pemilu yang sudah dimulai sejak 9 Agustus dan akan berakhir 7 September 2012.

KPU NTB tidak bisa menggundang pengurus parpol tersebut untuk datang ke Sekretariat KPU karena ketidakjelasan alamat itu.

Umumnya alamat parpol peserta Pemilu 2009 sudah berubah sehingga KPU di daerah kesulitan berkoordinasi dengan parpol tersebut.

Sementara verifikasi administrasi dan faktual partai politik calon peserta Pemilu 2014 harus dilaksanakan dengan objektif, profesional dan transparan, sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

"Makanya kemarin saya minta Ibu Sekretaris KPU NTB untuk menggunakan media massa koran untuk mengumumkan agar pengurus parpol segera menginformasikan alamat jelas partai tersebut," ujarnya.

Sesuai ketentuan, pendaftaran parpol peserta Pemilu 2014 dimulai paling lambat 15 bulan sebelum hari pemungutan suara, dan verifikasinya harus sudah diselesaikan paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara.

KPU provinsi dan kabupaten/kota akan mulai melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual secara bersamaan pada 4 Oktober 2012. Namun, KPU kabupaten/kota terlebih dahulu harus menerima penyerahan KTA parpol mulai 10 Agustus hingga 7 September 2012.

Penyusunan berita acara hasil verifikasi di KPU provinsi akan dilaksanakan pada 27-28 Oktober 2012, sementara penyusunan berita acara hasil verifikasi di KPU kabupaten/kota dilaksanakan 22-25 November 2012.

Hasilnya akan ditindaklanjuti oleh KPU provinsi dengan penyusunan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi KPU kabupaten/kota pada 1-5 Desember 2012.

Verifikasi parpol harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012, antara lain verifikasi terhadap kebenaran persyaratan, yang meliputi jumlah dan susunan kepengurusan parpol, pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 30 persen.

(A058/H-KWR)

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar

Malaysia pulangkan 97 TKI bermasalah via Nunukan

Malaysia pulangkan 97 TKI bermasalah via NunukanPemerintah Kerajaan Malaysia memulangkan 97 tenaga kerja Indonesia (TKI) melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, ...

Hasil UN bisa jadi dasar penerimaan siswa baru

Hasil UN bisa jadi dasar penerimaan siswa baruHasil Ujian Nasional (UN) bisa jadi dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau dasar ...

Kajian MRT tahap II diserahkan ke swasta

Kajian MRT tahap II diserahkan ke swastaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyerahkan kajian pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) tahap dua ...