Pengamat: pemilihan presiden dan legislatif sebaiknya serentak

Sabtu, 11 Agustus 2012 22:44 WIB | 3265 Views

Saya setuju dengan pelaksanaan pilpres dan pemilu legislatif secara serentak, itu memang sudah diwacanakan dan diminati beberapa pihak karena banyak manfaatnya, baik bagi masyarakat, parpol, maupun pemerintah,"
Berita Terkait
Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mendukung realisasi wacana pelaksanaan pilpres dan pemilu legislatif 2014 secara serentak karena dianggap dapat memberikan dampak positif.

"Saya setuju dengan pelaksanaan pilpres dan pemilu legislatif secara serentak, itu memang sudah diwacanakan dan diminati beberapa pihak karena banyak manfaatnya, baik bagi masyarakat, parpol, maupun pemerintah," kata Siti di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan, manfaat utama dari pelaksanaan pemilu secara serentak itu adalah efisiensi dan efektivitas dalam hal waktu dan dana.

"Jadi pelaksanaannya kan tidak perlu berkali-kali yang tentunya memakan waktu yang lama dan biaya yang lebih besar sehingga bisa melakukan penghematan," ujarnya.

Menurut dia, pemilihan secara serentak juga dapat mengurangi kemungkinan tingginya angka golput di masyarakat karena kebosanan menghadapi proses pemilihan berkali-kali.

Selain itu, cara tersebut dianggap dapat meminimalisasi politik transaksional dan politik uang yang seringkali terjadi pada saat pemilu.

"Cara ini sangat baik sebab bisa mengecilkan kemungkinan "money politic", dan perputaran dana-dana ilegal yang ujungnya menambah jumlah korupsi maka demokrasi tidak selalu dimaknai tentang uang, kan itu menyesatkan," katanya.

Pemilu secara serentak, menurut Siti, dapat menekan kecenderungan oportunitis dari para politikus dengan mempersempit peluang untuk berpindah dari satu partai ke partai lain.

Dia juga menjelaskan, wacana tersebut sedang diproses dalam DPR Komisi II, dan hingga saat ini ada dua fraksi yang mendukung hal itu, yaitu fraksi PDI-P dan PKB.

"Komisi dua ingin wacana ini diintensifkan dan dibahas tahun ini sehingga undang-undangnya bisa selesai pada 2013, namun tentu saja prosesnya masih panjang," ujarnya.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi sengketa pemilu, dia mengatakan akan dibentuk pengadilan khusus pemilu sehingga tidak semua kasus pemilu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada pemikiran ke arah situ karena semua tahapan pemilu rentan dengan pelanggaran. Jadi, kasus-kasus menyangkut konstitusi saja yang akan dibawa ke MK, sedangkan kasus menengah ke bawah bisa diajukan ke pengadilan khusus pemilu," jelasnya.

(SDP-50/Z003)

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar

Hasil UN bisa jadi dasar penerimaan siswa baru

Hasil UN bisa jadi dasar penerimaan siswa baruHasil Ujian Nasional (UN) bisa jadi dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau dasar ...

Pembahasan RUU Pertanahan dinilai mubazir

Pembahasan RUU Pertanahan dinilai mubazirSekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin menilai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan--yang ...

Kajian MRT tahap II diserahkan ke swasta

Kajian MRT tahap II diserahkan ke swastaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyerahkan kajian pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) tahap dua ...