Rabu, 3 September 2014

PMI siap pasok bantuan kemanusiaan ke Rohingya

Minggu, 12 Agustus 2012 11:22 WIB | 4.225 Views
PMI siap pasok bantuan kemanusiaan ke Rohingya
Kunjungi Pengungsi Rohingya Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla didampingi Menteri Urusan wilayah Perbatasan Myanmar Letnan Jenderal Thein Htay mengunjungi barak pengungsi etnis Rohingya di Thet Kay Pyin, Ibukota negara bagian Rakhine Sittway, Myanmar, Sabtu (11/08). (ANTARA/HO-Dokumentasi-JK)
Jakarta (ANTARA News) - Palang Merah Indonesia (PMI) bersama dengan Organisasi Kerja sama Negara-Negara Islam (OKI) dan Bulan Sabit Merah Qatar (QRCS) hari Minggu akhirnya diperbolehkan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat etnis Rohingya dan Rakhine di Myanmar, kata Ketua PMI Jusuf Kalla.

Dalam siaran pers PMI yang diterima di Jakarta, Minggu, disebutkan bahwa ketiga organisasi ini pun segera menandatangani kerjasama dengan Palang Merah Myanmar untuk menyuplai bantuan agar bisa diterima masyarakat setempat.

Pemerintah Myanmar juga akan mengawal arus bantuan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini agar tidak salah sasaran.

Jusuf Kalla, Asisten Sekjen OKI Atta El- Mannan, Presiden Bulan Sabit Merah Qatar Mohamed Gahnim Al Mahdeed dan Menteri Urusan Perbatasan Myanmar Thein Htay mengunjungi barak pengungsi Thet Kay Pyin di Sittwe, Rakhine, Myanmar, Sabtu (11/8).

Pada kunjungan delegasi PMI, OKI dan Bulan Sabit Merah Qatar ini terungkap ribuan masyarakat Rohingya dan Rakhine hidup dalam kondisi mengenaskan pascakonflik etnis tersebut. Mereka hidup di barak pengungsi berdesak-desakan dengan fasilitas sanitasi dan kesehatan yang sangat buruk.

Kondisi pengungsi semakin parah karena kawasan tersebut tengah mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Sehingga hampir dipastikan para pengungsi mudah terkena penyakit, terutama yang banyak diderita para pengungsi saat ini adalah penyakit diare, ISPA dan Kolera.

Ketika ditemui, sejumlah pengungsi bahkan mengeluh kurangnya pasokan makanan dan obat-obatan yang diberikan kepada mereka.

Jusuf Kalla menegaskan, pihaknya berharap pemerintah Myanmar segera memulai proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan pengalamannya menyelesaikan konflik di Ambon dan Poso, program tanggap darurat tidak boleh lebih dari enam bulan.

"Sebab akan menimbulkan persoalan psikologis dan kesehatan," ujarnya.

Ia juga menegaskan, hal terpenting yang harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua belah pihak. "Sehingga ke depan tidak perlu ada konflik semacam ini," ujarnya.

Menteri Thein Htay mengatakan pihaknya cukup kewalahan menghadapi dampak pascakerusuhan sosial ini. Sementara, kemampuan finansial pemerintah Myanmar dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca konflik sangat terbatas.

"Karena itu kami sangat terbuka bantuan lembaga internasional untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Thein Htay menyebutkan, pihaknya juga terus berusaha mendamaikan pihak-pihak yang sedang berkonflik di kawasan itu. Secara rutin, pemerintah mengajak tokoh agama kedua belah pihak untuk mendinginkan suasana.

"Supaya konflik yang berawal dari tindakan kriminal ini tidak melebar ke persoalan agama," tegasnya.
(A017/Y008)

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga