Sabtu, 25 Oktober 2014

Perpres 70/2012 akan percepat penyerapan anggaran

| 8.702 Views
id menteri PPN/kepala bappenas, Armida Salsiah Alisjahbana, PERpres 70/2012, pengadaan barang/jasa pemerintah, percepat penyerapan anggaran
Perpres 70/2012 akan percepat penyerapan anggaran
Armida Alisjahbana (FOTO ANTARA/Andika Wahyu)
Dulu efisiensi dilakukan karena kita masuk pada krisis global dan sekarang untuk mendorong pertumbuhan kita masuk pada efektivitas anggaran,"
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana optimistis Peraturan Presiden Nomor 70/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mempercepat penyerapan anggaran belanja pemerintah karena lebih memberi kepastian.

"Kami optimistis upaya mendorong penyerapan anggaran mencapai 95 persen dapat dilakukan setelah terbitnya Perpres Nomor 70 tahun 2012," kata Armida di Gedung Bappenas Jakarta, Senin.

Menurut dia, perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 itu akan memberikan kepastian bagi Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I) untuk membelanjakan dengan tepat waktu dan sesuai rencana sehingga mempercepat penyerapan anggaran belanja.

Selain itu, lanjut Armida, pemerintah tahun 2012 akan mulai menyerap anggaran yang efektif menciptakan pertumbuhan dari sebelumnya lebih dititikberatkan pada efisiensi anggaran.

"Dulu efisiensi dilakukan karena kita masuk pada krisis global dan sekarang untuk mendorong pertumbuhan kita masuk pada efektivitas anggaran," katanya.

Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah hingga semester I 2012 mencapai Rp629,4 triliun atau 40,7 persen dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2012 sebesar Rp1.548,3 triliun. Serapan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 33,5 persen.

Angka tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp393,9 triliun atau 36,8 persen dari pagu Rp1.069,5 triliun, belanja pegawai Rp104,1 triliun atau 49 persen dari pagu Rp 212,3 triliun, belanja barang Rp41,8 triliun atau 22,4 persen dari pagu Rp186,6 triliun dan belanja modal Rp30,6 triliun atau 18,2 persen dari pagu Rp168,7 triliun.

Sementara itu realisasi belanja subsidi energi mencapai Rp124,4 triliun atau 61,5 persen dari pagu Rp202,4 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari subsidi bahan bakar minyak, liquified natural gas dan bahan bakar nabati Rp88,9 triliun atau 64,7 persen dari pagu Rp137,4 triliun dan subsidi listrik Rp35,5 triliun atau 54,6 persen dari pagu Rp65 triliun.

Adapun realisasi belanja non-subsidi baru mencapai Rp10,3 triliun atau 24,2 persen dari pagu Rp42,7 triliun. Pencairan subsidi pupuk mendominasi dengan Rp4,4 triliun atau 31,8 persen dari pagu Rp14 trilun.

(ANT-135/A039)

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga