Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengadakan temu wicara dengan beberapa lembaga kemanusiaan dan media untuk pembaharuan informasi terkait rencana pengiriman bantuan ke para pengungsi korban konflik Rohingya di Myanmar.

"PMI dalam peristiwa ini datang untuk kemanusiaan, sehingga kami harus menjaga prinsip-prinsip imparsialitas dan independensi," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, Kalla selama ini sudah mengkaji empat laporan terkait dengan konflik Rohingya yang dikeluarkan dari berbagai pihak seperti Rohingya, Pemerintah Myanmar, Human Rights Watch dan PBB.

"Memang kalau kita melihat suatu peristiwa ada banyak bias informasi, kita harus selalu teliti untuk melihat informasi itu sumbernya bagaimana," ujar dia.

Menurut Kalla, ada banyak dimensi untuk melihat masalah yang terjadi di Myanmar semisal politik, sejarah, kultural, agama, ekonomi dan keamanan.

Ia juga menjelaskan bahwa peristiwa terkait Rohingya di Myanmar itu memiliki sejarah panjang apabila dirunut.

Mantan wakil presiden itu juga menepis informasi yang beredar bahwa warga Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar.

"Mereka punya paspor, lalu memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, itu artinya mereka diakui sebagai warga negara," ujarnya.

Acara yang berlangsung di Aula Markas PMI Pusat itu dihadiri juga oleh perwakilan dari beberapa lembaga kemanusiaan seperti Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Aksi Cepat Tanggap (ACT), Dompet Dhuafa, Forum Humanitarian Indonesia (HFI), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Salah satu perwakilan menyampaikan apresiasinya atas upaya yang dilakukan oleh Jusuf Kalla dalam membukan jalan diplomasi kemanusiaan bagi warga korban konflik Rohingya.

"Saya mengapresiasi tokoh Indonesia seperti Pak Jusuf Kalla didapuk menjadi pemimpin dalam diplomasi kemanusiaan ini. Hasil diskusi kami dengan Kemlu beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa aksi diplomasi kemanusiaan atas nama Indonesia ini perlu dikedepankan," kata perwakilan dari ACT, Imam Akbari. (SDP-51/Z002)