Jumat, 24 Oktober 2014

Indonesia masih alami masalah soal investasi dan hukum

| 3.360 Views
id hari merdeka, 17agustus, hut kemerdekaan, investasi masuk, presiden yudhoyono
Kita perlu terus bekerja keras untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi itu. Kita telah dan sedang mengevaluasi 13.520 Peraturan Daerah, dan 824 Peraturan Daerah telah kita batalkan,"
Jakarta (ANTARA News) - Indonesia masih mengalami sejumlah hambatan iklim investasi dan kepastian hukum yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan.

"Kita perlu terus bekerja keras untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi itu. Kita telah dan sedang mengevaluasi 13.520 Peraturan Daerah, dan 824 Peraturan Daerah telah kita batalkan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. 

Demikian pula, untuk meningkatkan aliran investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), perlu diimbangi dengan kecepatan dan kemudahan perijinan. 

"Kita sudah menekan dan mempercepat penerbitan ijin berusaha dari semula 60 hari menjadi 17 hari. Sama pentingnya dengan itu, upaya penegakkan hukum sangat penting untuk meningkatkan rasa aman dan stabilitas dalam berinvestasi," kata Kepala Negara.

Mengenai pembangunan infrastruktur akan berjalan baik  sangat berkaitan jika iklim investasi terasa menyejukkan dan kepastian hukum  mendapat tempat yang selayaknya,  maka terbuka lebar bagi kita untuk lebih banyak membangun infrastruktur di seluruh tanah air. 

"Potensi dan peluang yang terbentang luas di negara kita, sesungguhnya akan menarik bagi para investor untuk berinvestasi. Inilah peluang emas atau “golden opportunity” yang tidak boleh disia-siakan," sebut Presiden SBY.
 
SBY menambahkan, untuk dapat lebih mengoptimalkan ‘golden opportunity’, ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan syarat keharusan (necessary condition) perlu dukungan usaha nasional dalam akselerasi pembangunan infrastruktur untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan dan pemerataan pembangun-an ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan penciptaan lapangan usaha baru.
      
"Tantangan terberat dalam pembangunan infrastruktur dewasa ini adalah kebutuhan infrastruktur yang amat tinggi di seluruh wilayah Indonesia, sementara anggaran yang tersedia di APBN relatif terbatas. Meskipun tahun-tahun terakhir ini kita telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetap saja anggaran APBN kita masih terbatas," ujar SBY. 

Oleh karena itu, saya meminta agar daerah juga mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis untuk belanja pegawai dan belanja rutin. 

"Insya Allah, tahun 2013 mendatang transfer dana ke daerah akan berjumlah lebih dari Rp 500 triliun. Saya juga mengundang BUMN dan Swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur ini. Jika tidak, ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata 6 persen dewasa ini, dengan peluang investasi yang amat besar,  tidak akan mencapai hasil yang setinggi-tingginya," demikian SBY.
(zul)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga