Sabtu, 26 Juli 2014

Presiden: defisit RAPBN 2013 sebesar 1,6 persen

Kamis, 16 Agustus 2012 22:43 WIB | 2.532 Views
Presiden: defisit RAPBN 2013 sebesar 1,6 persen
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (REUTERS/Daniel Hartley-Allen)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2013 sebesar Rp150,2 triliun atau 1,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau turun dari defisit APBN Perubahan 2012 sebesar 2,23 persen dari PDB.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini pada pidato penyampaian keterangan Pemerintah atas RUU Tentang RAPBN 2013 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis malam.

Dijelaskan, defisit tersebut bersumber dari pendapatan negara yang direncanakan mencapai Rp1.507,7 triliun atau naik 11 persen dari target pendapatan negara pada APBN-P 2012 serta anggaran belanja negara yang direncanakan mencapai Rp1.657,9 triliun, naik 7,1 persen dari pagu belanja negara pada APBN-P 2012.

"Dengan konfigurasi seperti itu, dalam RAPBN 2013 kita upayakan untuk mengendalikan defisit anggaran menjadi Rp150,2 triliun atau 1,6 persen dari PDB, turun dari defisit APBN-P 2012 sebesar 2,23 persen dari PDB," kata Presiden.


Penerimaan pajak

Dijelaskan Presiden, dari anggaran pendapatan negara sebesar Rp1.507,7 triliun 80 persen akan disumbang dari penerimaan perpajakan yang direncanakan mencapai Rp1.178,9 triliun atau naik 16 persen dari target APBN-P 2012.

Total penerimaan perpajakan sebesar itu, juga berarti bahwa rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau "tax ratio" mengalami peningkatan dari 11,9 persen di tahun 2012 menjadi 12,7 persen di tahun 2013.

Sekedar sebagai catatan, dalam perhitungan besaran tax ratio, belum termasuk penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari sumber daya alam, seperti yang selama ini digunakan oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan (OECD).

Menurut Presiden, untuk mengamankan sasaran-sasaran penerimaan perpajakan tahun 2013, Pemerintah telah bertekad untuk terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan, antara lain dengan menyempurnakan kebijakan perpajakan dengan memperluas basis pajak, terutama pajak penghasilan, dan sekaligus memperbaiki daya beli golongan masyarakat berpendapatan rendah serta usaha kecil dan menengah.

"Potensi pajak, terutama atas sektor-sektor unggulan, seperti sektor pertambangan dan batubara juga akan terus kita gali dan kembangkan," katanya.

Sementara sumber pendapatan negara yang sangat penting lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP yang pada tahun 2013 direncanakan mencapai Rp324,3 triliun atau menyumbang sekitar 21 persen dari total pendapatan negara. Untuk mengoptimalkan pencapaian target PNBP ini, Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan lifting migas.

Upaya ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal dan nonfiskal, serta penyempurnaan pengaturan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sektor pertambangan, terutama migas dan batu bara.

Demikian pula optimalisasi penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN, melalui peningkatan kinerja BUMN dengan melanjutkan langkah-langkah restrukturisasi yang makin terarah dan efektif, memantapkan penerapan good corporate governance (GCG), dan melakukan sinergi antar-BUMN.

Untuk anggaran belanja negara pada RAPBN 2013, direncanakan sebesar Rp1.657,9 triliun, atau naik Rp109,6 triliun (7,1 persen) dari pagu APBN-P 2012.

Jumlah itu akan dialokasikan kepada tiga kelompok besar belanja, masing-masing untuk belanja Kementerian Negara/Lembaga Rp547,4 triliun, belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga Rp591,6 triliun, dan Transfer ke Daerah Rp518,9 triliun.

Pemerintah merencanakan total pendapatan dalam RAPBN 2013 sebesar Rp1.507, 7 triliun dengan anggaran belanja Rp1.657,9 triliun yang berarti mengalami defisit sebesar Rp150,2 triliun atau 1,6 persen dari PDB.

Nilai defisit tersebut turun dari APBN P 2012 sebesar 2,23 persen dari PDB.

RABPN 2013 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, laju inflasi 4,9 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara untuk 3 bulan lima persen, harga minyak 100 dolar per barel, "lifting" minyak 900.000 barel per hari, dan "lifting" gas 1,36 juta barel setara minyak per hari.
(D012/A023)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga