Kamis, 2 Oktober 2014

Menjaga hutan di lereng Wilis dari kebakaran

Minggu, 2 September 2012 13:20 WIB | 5.218 Views
Total lahan KPH Madiun sekitar 31 ribu hektar lebih. Dari luasan tersebut, 27 ribu hektar di antaranya merupakan hutan pohon jati yang berada di lereng Wilis dan mudah terbakar.
Madiun (ANTARA News) - Kebakaran hutan masih dan selalu "mengintai" lereng Gunung Wilis di Jawa Timur saat musim kering berlangsung setiap tahunnya, hingga diperlukan upaya yang gigih untuk menjaga hutan tersebut dan bahkan mencegahnya dari api.

Kebakaran hutan yang terjadi di lereng Gunung Wilis telah membuat hutan rusak dan memicu lahan hutan tersebut berubah menjadi kritis. Apalagi, di lereng ini terdapat kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Rusaknya hutan lindung akibat kebakaran hutan dapat mengakibatkan terganggunya iklim dan siklus tata air di kawasan sekitar Gunung Wilis. Hutan lindung akan kehilangan fungsinya dan hal tersebut bisa mengakibatkan berbagai bencana.

Sebagai pengelola kawasan hutan di lereng Gunung Wilis, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun, Jawa Timur, berkewajiban menjaga hutan dari kebakaran, agar kerugian terlebih bencana dapat dicegah.

Wakil Kepala Administratur KPH Madiun, Bambang Cahyo Purnomo mengatakan, sebanyak 27.000 hektar dari 31.229,2 hektar luas keseluruhan hutan di wilayah KPH Madiun, dinilai rawan terjadi kebakaran selama musim kering.

"Total lahan KPH Madiun sekitar 31 ribu hektar lebih. Dari luasan tersebut, 27 ribu hektar di antaranya merupakan hutan pohon jati yang berada di lereng Wilis dan mudah terbakar. Sebab saat kemarau, jati meranggas dan cuaca panas sehingga bisa menimbulkan percikan api di daun yang kering," ujarnya.

Menurut dia, kebakaran hutan tersebut rawan terjadi selama rentang bulan Juli hingga Oktober setiap tahunnya. Sebab, pada bulan-bulan tersebut memasuki musim kering.

Selama bulan Juli tahun ini, tercatat telah ada tiga kali kebakaran hutan. Kebakaran hutan melanda BKPH Mojorayung dan sekitar tiga hektar pohon jati terbakar.

Kemudian, yang terbaru, kebakaran hutan melanda petak 110, RPH Dawuhan, KPH Madiun, di Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, pada akhir Juli lalu. Sedikitnya empat hektar pohon jati kelompok umur tiga atau sekitar 30 tahun terbakar dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp5 juta.

Sementara, data KPH Madiun mencatat, selama tahun 2011 telah terjadi 41 kasus kebakaran hutan di wilayahnya. Dari 41 kasus kebakaran hutan tersebut, luas lahan hutan yang terbakar mencapai 85 hektar dengan jumlah kerugian yang ditanggung mencapai Rp104 juta lebih.

Pihaknya menilai, faktor pendukung terjadinya kebakaran hutan terbagi dalam dua hal. Yakni kebakaran hutan yang disebabkan karena unsur ketidaksengajaan dan akibat unsur kesengajaan.

Kebakaran hutan akibat unsur ketidaksengajaan di antaranya karena ulah warga di sekitar tepian hutan yang membakar ketela ataupun bahan pangan lain untuk bertahan hidup saat berada di dalam hutan mencari kayu rencek. Ataupun aktivitas warga tepian hutan saat membakar sampah di ladangnya.

"Sedangkan kebakaran hutan akibat unsur kesengajaan dilakukan oleh para pencuri kayu untuk mengalihkan perhatian petugas saat melakukan patroli," terang Bambang.

Pihaknya mengaku kesulitan untuk mengungkap pelaku kebakaran hutan, hal ini karena minimnya saksi dan barang bukti di lokasi kejadian.


Patroli dan MPSDH

Administratur KPH Madiun, FX. Istiono mengatakan, untuk mencegah dan menekan terjadinya kebakaran hutan di wilayahnya, pihaknya terus melakukan upaya, baik secara eksternal maupun internal di lingkup KPH Madiun.

"Kami telah mengirimkan surat imbauan kepada para kepala daerah di wilayah hutan KPH Madiun untuk menerbitkan surat larangan bagi warga tepian hutan dan masyarakat umum lainnya agar tidak membuat atau bermain balon udara. Sebab, balon udara dapat memicu terjadinya kebakaran hutan terutama saat musim kering," ujar Istiono.

Sedangkan dari sisi internal KPH Madiun, pihaknya beserta seluruh jajarannya terus berupaya untuk menekan kasus kebakaran hutan dengan meningkatkan patroli yang dilakukan oleh mantri hutan ataupun polisi hutan.

KPH Madiun juga melibatkan satuan tugas pengendalian kebakaran hutan yang jumlahnya mencapai 195 orang. Petugas tersebut akan berjaga di sejumlah titik di wilayah KPH Madiun, terlebih di daerah rawan kebakaran hutan seperti di bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Mojorayung, Kecamatan Wungu dan BKPH Caruban, Kabupaten Madiun.

Adapun, satuan tugas pengendalian kebakaran hutan merupakan personel gabungan yang terdiri dari anggota polisi hutan dan mantri hutan.

Secara umum, lanjut Istiono, KPH Madiun memiliki sekitar 300 polisi hutan. Jumlah tersebut dinilai tidak memadai untuk menjaga hutan KPH Madiun yang luasnya mencapai 31 ribu hektar lebih dari gangguan hutan termasuk kebakaran.

"Jumlah 300 personel tersebut dinilai masih minim dan belum ideal untuk karakteristik hutan di wilayah KPH Madiun yang luasnya mencapai 31.229,2 hektar," katanya.

Menurut dia, dengan jumlah personel dan luas hutan yang ada, selama ini satu polisi hutan bertugas mengamankan hutan seluas 100 hingga 150 hektar. Jumlah tersebut tentu masih jauh dari ideal.

Idealnya, satu polisi hutan di KPH Madiun bertugas mengamankan hutan seluas di bawah angka 100 hektar. Untuk mencapai hal itu, seharusnya ada peningkatan jumlah personel polisi hutan minimal 20 persen atau 50 orang lagi.

Guna membantu kekurangan personel yang ada, KPH Madiun juga melibatkan warga tepian hutan untuk ikut serta dalam menjaga hutan. Keterlibatan warga tepian hutan tersebut diwujudkan dengan membentuk kelompok tani yang disebut masyarakat pengelola sumber daya hutan (MPSDH) atau lembaga masyarakat desa hutan (LMDH).

Wakil Kepala Administratur KPH Madiun, Bambang Cahyo Purnomo, kembali menjelaskan, dengan MPSDH atau LMDH, Perum Perhutani ingin melakukan sistem pengelolaan hutan bersama rakyat. Dengan sistem tersebut, Perhutani ingin memberdayakan warga tepian hutan untuk ikut menjaga hutan, juga untuk meningkatkan taraf perekonomian warga sekitar.

Data KPH Madiun mencatat, dari 68 desa tepian hutan yang terdapat di wilayah perhutani sebanyak 61 desa di antaranya sudah tergabung dalam kegiatan MPSDH.

Sementara, sebanyak lima dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun, tergolong rawan terdampak kebakaran hutan yang terjadi pada musim kering setiap tahunnya.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun, Kabupaten Madiun mencatat, lima kecamatan rawan terdampak kebakaran hutan tersebut meliputi Kecamatan Kare, Gemarang, Saradan, Dagangan, Pilangkenceng, dan Wungu.

"Kelima kecamatan tersebut berada di daerah tepian hutan, bahkan ada beberapa desa di sejumlah kecamatan itu yang berbatasan langsung dengan hutan," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Ahmad Nuryanto.

Menurut dia, bagian wilayah Kabupaten Madiun yang berupa hutan mencapai 49.289 hektar. Wilayah tersebut berada di daerah hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Madiun dan KPH Saradan.

Untuk mencegah timbulnya kebakaran hutan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Perum Perhutani KPH Madiun dan KPH Saradan. Di antaranya dengan memberikan sosialisasi kepada warga tepian hutan melalui kantor desa dan kecamatan untuk tidak membuang dan membakar sampah di sekitar tepian hutan. Terlebih membuang putung rokok yang masih menyala.

Selain itu, masyarakat tepian hutan juga dilibatkan oleh instansi terkait untuk ikut menjaga hutan melalui program masyarakat pengelola sumber daya hutan (MPSDH) atau lembaga masyarakat desa hutan (LMDH).

"Kami juga siaga selama 24 jam dengan mobil pemadam kebakaran yang ada untuk mengantisipasi jika bencana tersebut tejadi," tukasnya.

(ANT)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca