Jakarta (ANTARA News) - Pertemuan Pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Rusia 7-9 September 2012 diharapkan membahas hambatan kebijakan imigrasi ketenagakerjaan bagi masuknya tenaga kerja asing di sejumlah negara maju.

"Pertemuan APEC kurang valid jika tidak mengangkat hambatan imigrasi ketenagakerjaan," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat pada Halal Bihalal dan Silaturahmi Pemuda Indonesia di Jakarta, Jumat malam saat menyinggung pertemuan APEC yang diikuti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada silaturahmi yang diadakan oleh Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Organisasi Kepemudaan Nasional (DPP POKNAS) dan dibuka oleh Menpora Andi Malarangeng itu, Jumhur mengatakan pertemuan para pemimpin APEC harus membahas adanya sejumlah hambatan dalam kebijakan kebijakan imigrasi di banyak negara maju saat ini.

Ia menegaskan, di banyak negara-negara maju saat ini masih banyak yang mengembangkan kebijakan imigrasi yang konservatif seperti di negara-negara Eropa yang menolak adanya tenaga kerja dari kawasan luar Eropa.

Pertumbuhan usia orang tua (the aging society) dan lambannya mesin-mesin produksinya bekerja merupakan hambatan bagi kemajuan ekonomi kawasan Eropa atas keterbatasan tenaga kerja asing di negara-negara Eropa.

"Eropa diprediksi akan mengalami 'sinking' akibat menolak masuknya tenaga kerja asing," katanya.

Sebaliknya, kata Jumhur, negara-negara seperti AS, Korsel, Malaysia dan belakangan diikuti Jepang adalah merupakan contoh yang terbuka kebijakan imigrasinya bagi masuknya TKA.

"Amerika, Korsel dan Malaysia maju karena adanya tenaga kerja asing termasuk dari Indonesia ke negara-negara itu," katanya.

Ia mencontohkan, ada sekitar 40 ribu TKI yang bekerja di Korsel dengan gaji minimum Rp8,5 juta per bulan dan hal sama  ditemui banyak TKI profesional bergaji Rp50 juta-Rp100 juta di industri strategis di Malaysia.

Jepang, kata Jumhur, sejak 2008 juga sudah membuka diri untuk masuknya TKI perawat yang dipekerjakan di rumah sakit dan panti jompo.

Pemerintah Jepang, katanya, sadar bahwa jumlah orang lanjut usia mereka banyak dan pemerintah harus mendatangkan tenaga kerja asing termasuk dari Indonesia untuk membantu.

"Di Jepang ada 40 ribu orang yang usianya lebih dari 100 tahun. Mereka tidak bisa apa-apa dan tinggal di rumah jompo dan yang mereka dirawat oleh TKI," kata Jumhur.

Ia menilai tingginya lanjut usia dan perlunya mesin-mesin industri negara maju dikerjakan oleh para tenaga kerja asing merupakan dua keberkahan untuk menempatkan TKI sektor formal ke berbagai negara maju.

Oleh karena itu, menurut Jumhur, sudah waktunya para pemimpin APEC mengangkat soal ketidakadilan kebijakan imigrasi yang diterapkan negara maju untuk kemajuan dan kesejahteraan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.

(B009/B012)