Sabtu, 30 Agustus 2014

BNP2TKI diminta serius respon pengaduan pemerasan TKI

Jumat, 14 September 2012 19:46 WIB | 1.645 Views
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh mengharapkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) agar serius menanggapi laporan soal dugaan pemerasan TKI di Terminal IV Bandara Soekarno-Hatta.

Kepada pers di Jakarta, Jumat, Poempida menuturkan bahwa terlepas dari benar atau tidaknya laporan soal adanya dugaan permainan oknum di Terminal IV, namun pada faktanya ada TKI yang mengeluhkan permasalahan itu.

"Setiap warga negara yang mengawasi soal ketidakberesan di Terminal IV bisa saja memiliki motif apapun melaporkan dugaan-dugaan itu. Tapi setidaknya BNP2TKI harus tetap merespons dengan meningkatkan pelayanan terhadap TKI di terminal itu," ujar Poempida.

Dia menekankan bahwa yang kurang dari kinerja BNP2TKI terkait permasalahan di Terminal IV TKI adalah unsur pengawasan mereka terhadap pelaksanaan tugas pelayanan kepada para TKI, walaupun seringkali yang dijadikan alasan adalah kurangnya dana operasional untuk pengawasan itu.

Padahal dengan adanya pengawasan ketat oleh BNP2TKI, lanjut Poempida, maka setidaknya hal itu bisa menjadi shock therapy bagi oknum aparat di lapangan untuk tak bermain-main menindas para TKI.

"Jadi menurut saya, kalau ada hal-hal mencurigakan yang muncul di permukaan terkait operasional Terminal IV itu wajar karena memang BNP2TKI kurang mengawasinya dengan baik," kata Politisi Partai Golkar itu.

Poempida juga mengingatkan BNP2TKI agar dalam melaksanakan pengawasannya itu tidak sekadar basa-basi hanya ketika mereka menjdi sorotan masyarakat saja. "Pengawasan itu menjadi hal penting yang harus dipastikan. Tapi jangan disalahgunakan wewenang dan fungsi pengawasan ini," tegas dia.

Sebelumnya, dalam raker dengan BNP2TKI, pada Kamis (13/9), Komisi IX DPR mempermasalahkan ketidakberesan yang terjadi di Terminal IV Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) atau terminal kepulangan TKI.

Kalangan anggota Komisi IX mengaku mendapat laporan bermacam-macam soal ketidakberesan di Terminal IV TKI itu, dimana mayoritas para TKI takut pulang karena akan dipaksa melalui terminal itu karena akan adanya tindakan tercela "pemerasan" dari oknum tertentu.

Berbagai modus pemerasan itu diduga mulai dari masalah layanan travel yang terlalu mahal, penukaran uang valas yang dipaksa dan dengan harga murah, penjualan pulsa yang harganya di-mark-up besar-besaran, hingga indikasi pelecehan seksual.

Hal senada juga disampaikan Anis Hidayah, dari LSM Migrant Care. Dia menyatakan bahwa pihaknya sudah sejak lama mendapat berbagai macam laporan dari TKI tentang tindak laku kekerasan yang diduga dilakukan oknum-oknum pemeras di Terminal itu. Karena alasan itulah Migrant Care sejak awal mendorong pembubaran terminal TKI," ujarnya.

"Selain aspek diskriminatif, terminal TKI juga nyatanya tidak melayani, tetapi lebih dominan sebagai penyedia alat transportasi yang mahal dan tidak aman," kata Anis.

Menurut Anis, pemerintah yng dalam hal ini BNP2TKI dan Kemenakertrans juga terkesan saling melempar kesalahan terkait desakan pembubaran terminal itu.

"Ada kesan para pejabat itu sengaja memperpanjang masalah, sehingga substansi perbaikan pelayanan di terminal atau bahkan pembubaran terminal dilupakan. Ini karena terminal TKI juga menghasilkan keuntungan secara finansial," tuturnya.
(ANT)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga