Kamis, 2 Oktober 2014

Tahanan KPK di TNI tetap dijaga Polri

Sabtu, 15 September 2012 14:42 WIB | 2.412 Views
Tahanan KPK di TNI  tetap dijaga Polri
TB. Hasanuddin (FOTO ANTARA/Rosa Panggabean )
Jakarta (ANTARA News) - Tahanan koruptor yang dititipkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak boleh dijaga oleh personil TNI atau Polisi Militer.

"Tapi tetap sesuai UU hanya dijaga oleh Kepolisian RI. Tugas Polisi Militer adalah untuk menjaga tawanan perang atau tahanan militer dan penegakan hukum di lingkungan militer, tidak termasuk menjaga sipil," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin di Jakarta, Sabtu.

Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati antara KPK dan TNI dia nilai sangat efektif.

"MoU TNI dengan KPK tak melanggar aturan, yang di pinjam hanya bangunannya. Sama halnya ketika lembaga-lembaga seperti Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia dan PSSI  yang meminjam sarana-sarana olahraga yang ada di satuan-satuan TNI," kata Tubagus.

Ia menambahkan, MoU tersebut tak ada masalah, terutama penggunaan rumah tahanan militer (RTM).

"Menggunaan RTM boleh saja dipakai untuk kepentingan negara, termasuk menitipkan tahanan sementara KPK," kata politisi PDI Perjuangan itu.

 Dikatakannya, selama ini RTM milik TNI yang ada di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan relatif kosong, tak ada isinya.

"Merupakan kebijakan yang bagus kalau kemudian dipinjam KPK untuk kepentingan penahanan para koruptor," kata purnawirawan TNI AD itu.

KPK dan TNI menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam upaya sinergi dalam pemberantasan korupsi.

MoU itu ditandatangani oleh Ketua KPK Abraham Samad dengan Panglima TNI Agus Suhartono di Mabes TNI, Cilangkap, (Jumat 14/9).

Bentuk kerja sama antara keduanya adalah mensosialisasikan UU terkait pencegahan dan penindakan korupsi di lingkungan TNI, penyerahan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), pemberian informasi timbal balik tentang laporan korupsi dan gratifikasi, penanganan kasus korupsi dan bantuan personel dalam pemberantasan korupsi.

(Zul)

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga