Jakarta (ANTARA News) - Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memailitkan PT Telkomsel dinilai telah mencederai hukum dan akan menjadi preseden buruk bagi dunia usaha di Indonesia.

"Keputusan pailit Telkomsel ini, harus dipertanyakan karena bermuatan intervensi terhadap hakim. Atau bahkan hakim ikut bermain dalam kasus tersebut," kata Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, ketika dihubungi, di Jakarta, Sabtu.

Menurut Said, dalam menyelesaikan sengketa bisnis, seharusnya PN Jakarta Pusat dapat menggunakan UU Perdata biasa, tapi pada prakteknya pengadilan menggunakan UU lain, yaitu UU Kepailitan.

Seharusnya UU Pailit baru bisa digunakan apabila ada sengketa utang yang nilainya sudah dapat dikategorikan membangkrutkan perusahaan.

"Bagaimana mungkin, Telkomsel yang punya aset dan sehat secara keuangan bisa disebut bangkrut. Ini berarti ada sesuatu yang tidak beres pada aparat pengadilan," ujarnya.

Pada Jumat (14/9) siang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin Hakim Ketua Agus Iskandar, memutuskan bahwa Telkomsel pailit atas permohonan oleh PT Prima Jaya Informatika, distributor voucher isi ulang Kartu Prima.

Telkomsel dan Prima Jaya memulai kerja sama pada 1 Juni 2011 sampai batas waktu Juni 2013 dengan komitmen awal Telkomsel menyediakan voucher isi ulang bertema khusus olahraga.

Namun kemitraan ini menimbulkan kasus, karena pada Juni 2012 Telkomsel memutuskan kontrak karena menilai Prima Jaya tidak memenuhi aturan yang dipersyaratkan.

Prima Jaya pun mengajukan permohonan pailit, karena menganggap sisa kontrak yang diputus tersebut senilai Rp5,3 miliar sebagai utang Telkomsel.

Menurut Said, secara logika saja, Telkomsel tidak mungkin bangkrut hanya cuma sekedar utang sekitar Rp5 miliar, bandingkan dengan pendapatan perusahaan yang sangat besar.

"Kalau seperti ini jadinya, akhirnya kepercayaan saya kepada penegak hukum rendah," ujarnya.

Untuk itu tambah Said, Telkomsel melalui induk usahanya Telkom, harus melawan ketidakadilan itu.

"Lawan sampai habis. Telkom harus melakukan upaya hukum. Jangan pakai jalan damai, lawan lewat jalur hukum juga," ujarnya.

Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Telkom juga seharusnya cepat bergerak menghadap Jaksa Agung, agar menggunakan UU Perdata.

"Kementerian harus cepat menunjuk pengacara negara untuk menyelesaikannya," ujarnya.

Demikian juga Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial sudah bisa langsung masuk dan menyelesaikan kasus ini karena memang sudah melenceng dari yang seharusnya.

"MA harus menegur hakim-hakim tersebut. Kalau tidak, dunia usaha di Indonesia akan berperkara terus. Kita juga akan ditertawakan dunia internasional," tegasnya.

(R017/N001)