Minggu, 26 Oktober 2014

Sengketa pailit PT Telkom, Dahlan Iskan tidak ikut campur

| 5.321 Views
id telkom pailit, dahlan iskan, kementerian bumn
Sengketa pailit PT Telkom, Dahlan Iskan tidak ikut campur
Petugas memeriksa pemancar di salah satu menara BTS (Base Transceiver Stations) milik Telkomsel di Pulau Tongkeng, Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu (10/3). Pada 2012 ini, Telkomsel telah mengambil persiapan peningkatan layanan data bagi pelanggan yang telah mencapai lebih dari 107 juta pelanggan. (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma)
... Saya tidak ikut campur...
Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN, Dahlan Iskan, tidak akan ikut campur dalam sengketa pailit PT Telkom Indonesia Tbk walau perusahaan itu dia nilai mampu menyelesaikan kasus sengketa pailit yang dihadapi anak usahanya, PT Telkomsel.

"Telkom bisa banding. Telkom perusahaan besar yang punya ahli hukum, punya pengacara. Jadi, mereka akan sangat mampu untuk menyelesaikan masalahnya," katanya, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Minggu.

Menurut dia, sesungguhnya dirinya sudah lama mengetahui sengketa tersebut dari direksi.

"Saya sudah diberitahu soal sengketa itu. Namun, karena ini adalah urusan korporasi, maka segera diselesaikan secara korporasi pula. Saya tidak ikut campur," tegasnya.

Sebelumnya, pada Jumat (14/9), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin Hakim Ketua, Agus Iskandar, memutuskan Telkomsel pailit atas permohonan PT Prima Jaya Informatika, distributor voucher isi ulang Kartu Prima.

Telkomsel dan Prima Jaya memulai kerja sama pada 1 Juni 2011 sampai Juni 2013 dengan komitmen awal Telkomsel menyediakan "voucher" isi ulang bertema khusus olahraga.

Namun. kemitraan itu menimbulkan kasus, karena pada Juni 2012 Telkomsel memutuskan kontrak, karena menilai Prima Jaya tidak memenuhi aturan yang dipersyaratkan atau wanprestasi.

Prima Jaya pun mengajukan permohonan pailit, karena menganggap sisa kontrak yang diputus tersebut senilai Rp5,3 miliar sebagai utang Telkomsel.

Menurut Iskan, dirinya sudah menanyakan langsung kepada direksi terkait keputusan Telkomsel tidak memperpanjang kontrak tersebut.

"Mereka (direksi) bilang tidak akan ada masalah, karena kontrak itu jelas-jelas jelek (merugikan) Telkomsel, ya jadi harus diputus," ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan, tidak saja Telkom, perusahaan milik negara termasuk anak-anak usaha BUMN yang mempunyai kontrak-kontrak merugikan, harus diputus.

"Kontrak-kontrak yang memang bermasalah tidak bisa ditolerir. Kontrak seperti ini yang membuat BUMN tidak bisa berkembang," tegasnya. 

(R017/K007) 

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga