Sabtu, 1 November 2014

Menkeu: anggaran rp6,1 triliun terhambat dokumen

| 2.651 Views
id menkeu, agus martowardojo, pencairan anggaran, hambatan dokumen
Menkeu: anggaran rp6,1 triliun terhambat dokumen
Agus Martowardojo (FOTO ANTARA/Dhoni Setiawaned)
Kami harus ingatkan Kementerian Lembaga harus aktif mempersiapkan diri, karena kalau misalnya Kementerian Lembaga tidak bisa mempersiapkan data dukung, TOR dan rencana realisasi anggaran, kita tidak mungkin bisa cairkan anggarannya."
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan ada anggaran senilai Rp6,1 triliun yang terdapat dalam beberapa pos penting, masih mengalami kendala persiapan dokumen administrasi sehingga proses pencairan anggaran menjadi terhambat.

"Kami di Kementerian Keuangan sudah mempersiapkan diri untuk mendukung proses pencairan anggaran, namun kami harus juga ingatkan Kementerian Lembaga harus aktif untuk menyiapkan dokumen," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Menurut Menkeu, anggaran tersebut adalah dana saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp3,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur, cadangan ketahanan pangan sebesar Rp2 triliun dan dana untuk mendukung persiapan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Rp1 triliun.

Ia mengatakan, Badan Anggaran DPR baru membuka blokir dan menyetujui penggunaan dana SAL Rp3,1 triliun, karena sebelumnya ada koordinasi yang kurang baik dalam implementasi rencana dalam APBN-Perubahan.

"Kalau seandainya Kementerian Lembaga menjanjikan akan mengeksekusi satu program dan program itu bisa didapat saat APBN-Perubahan atau pada saat alokasi dana optimalisasi, itu harus dieksekusi dengan baik mulai dari perencanaan yang baik," ujarnya.

Untuk itu, Menkeu meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum maupun Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal segera merealisasikan dana tersebut melalui data dukung yang memadai.

"Kalau TOR dan RAB tidak ada, Kemenkeu tidak mungkin mencairkan karena kami mesti menjaga keamanan keuangan dan nanti mempertanggungjawabkan terhadap pemeriksaan terkait dengan keuangan," ujarnya.

Sementara terkait cadangan ketahanan pangan Rp2 triliun, dana tersebut sudah dianggarkan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertanian pada triwulan I 2012.

Namun, Menkeu mengatakan belum menerima permohonan dan program untuk pencairan dana Rp1,4 triliun oleh Kementerian Pertanian, padahal instruksi pemberian dana tersebut telah dilakukan Menko Perekonomian.

"Kalau seandainya data dukung dan permohonan dari Kementerian Pertanian belum masuk, kita tidak bisa cairkan. Masyarakat harus tahu bahwa kami juga mengetahui itu uang besar, yang sampai akhir tahun bisa menyerap berapa," katanya.

Hal yang sama juga terjadi pada anggaran senilai Rp600 miliar untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengalami kendala karena sepertinya tidak akan terpakai sebagai cadangan ketahanan pangan.

"Kementerian Kelautan sudah aktif menyampaikan data dukung tetapi kami mesti menyakini bahwa itu sudah sesuai dengan program ketahanan pangan. Nanti kalau itu sudah cocok kita tentu akan cairkan itu," ujarnya.

Karena masalah tersebut, Menkeu memperkirakan dana sebesar Rp600 miliar itu tidak akan terserap sepenuhnya hingga akhir tahun karena ketidakjelasan program dan dokumen kurang memadai.

"Programnya adalah untuk cadangan ketahanan pangan, jadi tidak bisa kemudian mau dipakai untuk yang tidak terkait dengan ketahanan pangan," ujarnya.

Kemudian, Menkeu menambahkan adanya dana Rp1 triliun untuk persiapan pembentukan sarana pendukung BPJS yang belum berjalan efektif karena ketiadaan inisiatif dan persiapan dari Kementerian Kesehatan.

"BPJS itu tujuannya mulia dan mulai aktif 1 Januari 2014. Dari sekarang kita sudah siapkan anggaran supaya ada Rp1 triliun bisa melakukan persiapan untuk mendukung BPJS untuk membangun lebih banyak puskesmas di daerah," katanya.

Untuk itu, Menkeu mengingatkan Kementerian Kesehatan untuk segera menyiapkan dokumen perencanaan program dan mempercepat realisasi anggaran karena apabila tidak dilakukan, dana tersebut hangus pada akhir tahun.

"Ini sudah tersedia sejak awal April ketika APBN-P ini disetujui, kenapa belum bisa di-disburse. Dan uang Rp1 triliun ini sampai akhir tahun bisa terserap berapa, karena kalau nanti sampai tidak terserap sampai akhir tahun, kan batal," katanya.

Menkeu mengharapkan Kementerian terkait benar-benar menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk pencairan dana tersebut, karena Dirjen Anggaran menanti rencana program dan dokumen pencairan sebelum akhir tahun anggaran 2012.

"Kami harus ingatkan Kementerian Lembaga harus aktif mempersiapkan diri, karena kalau misalnya Kementerian Lembaga tidak bisa mempersiapkan data dukung, TOR dan rencana realisasi anggaran, kita tidak mungkin bisa cairkan anggarannya," tegasnya. (ANT)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga