Senin, 22 September 2014

Kejagung periksa pejabat Morowali terkait korupsi tambang

Rabu, 10 Oktober 2012 17:03 WIB | 3.784 Views
Kejagung periksa pejabat Morowali terkait korupsi tambang
Ilustrasi (ANTARA News/Lukisatrio)
Palu (ANTARA News) - Kejaksaan Agung RI (Kejagung) memeriksa sejumlah pejabat Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), terkait dugaan penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009-2010 senilai Rp54 miliar, di Palu, Rabu.

Sejumlah pejabat yang diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Sulawesi Tengah itu antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Syahril Ishak, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Morowali Haerudin Rompone, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali Herlina Lawasa.

Para pejabat itu diperiksa sejak pukul 09.30 WITA, dan hingga pukul 16.00 WITA para terperiksa itu belum keluar dari ruang pemeriksaan. Para terperiksa hanya keluar untuk menunaikan ibadah atau makan siang.

Asisten Intelijen Kejati Sulawesi Tengah Toto Sugasto mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Kabupaten Morowali itu akan berlangsung hingga 12 Oktober 2012.

Ia mengatakan, pemeriksaan oleh tim Kejaksaan Agung RI ini adalah tahap awal untuk mengumpulkan data dan informasi. Toto enggan menjelaskan lebih lanjut perihal pemeriksaan para pejabat di Kabupaten Morowali itu. Toto juga belum bisa menyebutkan berapa banyak jumlah pejabat yang akan diperiksa, termasuk Bupati Morowali.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemeriksaan itu juga terkait dengan tumpang tindih pemberian ijin usaha pertambangan, serta praktik jual-beli ijin tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir beberapa kali konflik lahan pertambangan nikel di Kabupaten Morowali karena tumpang tindih ijin usaha.

Sebelumnya Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah Saliman Simanjuntak meminta kepada bupati di daerahnya untuk waspada terhadap jual beli izin usaha pertambangan yang dilakukan calon investor.

Ia mengatakan ijin usaha pertambangan yang diperjualbelikan itu biasanya tumpang-tindih dengan ijin yang keluar terlebih dahulu.

"Ini harus diwaspadai, kepala daerah harus jeli saat mengeluarkan IUP," katanya.

Menurutnya, adanya praktik jual-beli ijin usaha pertambangan itu membuat perusahaan lamban beroperasi sehingga membuat rakyat marah.

Hingga saat ini terdapat 365 perusahaan tambang yang memiliki izin usaha pertambangan di Sulawesi Tengah namun hanya 22 perusahaan yang sudah beroperasi dan sembilan di antaranya sudah berproduksi.

Jumlah perusahaan tambang terbanyak berada di Kabupaten Morowali sebanyak 107 perusahaan.

"Bahkan jika seluruh areal pertambangan di Morowali digabungkan maka akan lebih besar daripada luas kabupaten itu sendiri. Ini kan aneh," katanya.

(R026)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga