Kamis, 23 Oktober 2014

MK kabulkan permohonan pengujian UU BPJS

| 4.452 Views
id mahkamah konstitusi, jaminan sosial, uu bpjs
MK kabulkan permohonan pengujian UU BPJS
Ilustrasi Sidang Mahkamah Konstitusi (FOTO ANTARA/Wahyu Putro A)
Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya...
Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK)  mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diajukan oleh tiga buruh.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Senin.

Mahfud mengatakan bahwa Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang menyatakan, "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.

"Pasal 15 ayat (1) UU BPJS selengkapnya harus dibaca, `Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS`," kata Mahfud.

Dalam pertimbangannya, walaupun ketentuan tersebut sudah secara tegas membebankan kewajiban kepada perusahaan dan pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti, belum menjamin adanya hak pekerja atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

"Apabila perusahaan atau pemberi kerja tidak mendaftarkan diri dan tidak pula mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja kepada penyelenggara sistem jaminan sosial, dengan memenuhi kewajiban membayar iurannya, maka pekerja tidak akan mendapatkan hak-haknya yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut," kata Muhammad Alim, saat membacakan pertimbangan mahkamah.

Menurut Alim, UU hanya memberikan kewajiban kepada perusahaan atau pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya, padahal pada kenyataannya, walaupun UU tersebut memberikan sanksi pidana, masih banyak perusahaan yang enggan melakukannya maka banyak pula pekerja yang kehilangan hak-haknya atas jaminan sosial yang dilindungi konstitusi.

Pengujian UU BPJS ini diajukan oleh M Komarudin (Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia/FISBI), Susi Sartika (sekjen FISBI) dan Yulianti (staff PT Megahbuana Citramasindo).

Para pemohon menilai Pasal 15 ayat (1) UU BPJS tidak memberikan jaminan penuh kepada para buruh.

Menurut pemohon, hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan jaminan sosial didapatkan hanya jika pemberi kerja mendaftarkan buruh atau pekerja.
(J008)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga