Bontang (ANTARA News) - Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kota Bontang, Kalimantan Timur, telah dimulai dan sudah memasuki hari keenam dengan melakukan uji pengeboran struktur tanah dilokasi proyek.

"Warga telah mendapat uang muka ganti rugi lahan dengan kisaran sesuai luas lahan dan keadaan bangunan rumah yang dimiliki," kata Ketua RT 14 Salantuko A Rafik, di Bontang, Kamis.

Kegiatan pengeboran saat ini telah berlangsung dengan target tiga titik, pada titik pertama dekat bangunan masjid kedalaman pada hari ke empat kemarin telah mencapai kedalaman 18 meter ke bawah. Pada saat kedalaman 14 meter kemarin didapatkan tanah hijau lumpur dan lalu tanah putih, katanya.

Target pengeboran untuk titik pertama saat ini pada kedalaman antara 50-60 meter ke bawah.

Ia menyebutkan, warga lokal saat ini turut dilibatkan, untuk jaga malam sebanyak empat orang dan perintis sebanyak empat orang. Tim pengeboran yang saat ini diawasi Mr Luh dan Mr Li sebanyak 15 orang anggota tim yang didatangkan ke lokasi proyek terbagi dalam tiga kru dengan masing-masing kru beranggota lima orang.

PT Sukofindo merupakan supervisor proyek kegiatan. Sedang kontraktor pemenang tender proyek adalah Grand Power Kaltim.

Sementara itu Direktur Pelaksana Yayasan Bikal Hamzah ketika dimintai tanggapan terkait proyek PLTU. Selain itu, ia mengaku senang dengan proyek PLTU dengan bahan bakar batubara ini juga mengaku prihatin.

"Saya senang sekaligus prihatin, karena dengan proyek pembangunan ini maka ada yang terkorbankan khususnya komunitas masyarakat dilokasi proyek yakni RT 14 Salantuko. Dan komunitas sekitarnya pasti akan turut juga seperti RT 13 Teluk Kader dan RT 15 Loktunggul sebagai daerah baverzone tentunya," ungkap Hamzah.

Praktisi lingkungan hidup ini juga mengungkapkan selain akan pindahnya komunitas dilokasi proyek, satu rencana pembangunan eko wisata di Tekasalo (Teluk Kadere, Loktunggu, Salantuko) dengan dukungan PT Badak bakal batal.

"Dilema memang jika harus dipindah belum ditemukan lokasi yang pas karena PLTU ini membutuhkan air laut untuk proses produksi yang kebetulan dilokasi merupakan kawasan pesisir teluk pinggir laut," ujar Hamzah sembari berpesan agar mengambil sebanyak-banyak gambar karena nantinya hamparan mangrove yang ada saat ini akan dengan sendirinya musnah.

Saat ini Yayasan Bina Kelola Lingkingan (Bikal) dan Kawal Borneo Comunity Foundation (KBCF) sejak 2009 telah melakukan pendampingan dan pemberdayaan komunitas marginal atau terpencil dilokasi proyek PLTU.

"Berbagai dukungan program telah masuk seperti Dinas Sosial Tenaga Kerja, PT Badak, PT Indominco, PT LN, Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian, PNPM Peduli," katanya.

(S006)