Sabtu, 19 Agustus 2017

Komnas HAM minta pendapat publik soal Anand

| 3.386 Views
Komnas HAM minta pendapat publik soal Anand
Anand Krishna. (FOTO ANTARA/Marifka Wahyu Hidayat)
Kalau hak konstitusional sudah dilanggar, kita bisa menggunakan forum-forum internasional
Denpasar (ANTARA News) - Komite Nasional Hak Asasi Manusia meminta pendapat publik terkait kasus asusila yang melibatkan tokoh spiritual Anand Krishna pada 2010.

"Kami datang ke Bali ini terkait kasasi MA atas kasus Anand karena ada dugaan pelanggaran HAM," kata anggota Komnas HAM Johnny Nelson Simanjuntak di Denpasar, Kamis.

Dalam diskusi "Eksaminasi Publik Kasus Anand Krishna", dia menggali pendapat umum terkait putusan MA itu, meskipun tidak dalam kapasitas untuk menilai putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan hukum tertinggi di Indonesia tersebut.

Menurut Johnny Nelson, ada beberapa mekanisme yang bisa ditempuh jika mekanisme yang ada di Indonesia tidak memberikan rasa keadilan bagi warga.

"Kalau hak konstitusional sudah dilanggar, kita bisa menggunakan forum-forum internasional," ujarnya.

Menanggapi upaya yang dilakukan dengan membawa kasus Anand ke peradilan internasional, dia mengusulkan penyelesaian melalui mekanisme regional.

Hanya saja, sifatnya tidak secara kelembagaan, melainkan lebih pada upaya lobi-lobi yang mungkin bisa dilakukan sehingga pimpinan lembaga dunia tersebut itu bisa mempertanyakan kepada negara atas putusan yang dianggap tidak adil menimpa warganya.

Dalam kesempatan sama, pakar hukum tata negara Universitas Udayana, Dewa Gede Palguna, menilai jika melihat fakta-fakta atas putusan bebas Anand Krishna yang kemudian ada kasasi MA, menggambarkan adanya ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.

"Yang pasti adalah hak-hak bagi pencari hukum mendapat kepastian hukum jika tiba-tiba dibatalkan hanya berdasar pada yurisprudensi hukum, menurut saya ini telah terjadi pelanggaran HAM," katanya.

Dikatakan, dalam eksaminasi publik tersebut rencananya akan diserahkan kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sebagai masukan dari masyarakat terhadap Kasus yang kontroversial itu.

Dewa Palguna mengatakan, keputusan bebas tidak bisa dikasasi berdasarkan pasal 67 KUHAP berbunyi: "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat."

Pada acara tersebut dihadiri sekitar 50 peserta, di antaranya beberapa tokoh masyarakat Bali, praktisi hukum, LSM dan puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Bali.

(I020/M038)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca