Selasa, 23 Desember 2014

Dahlan: tolak kongkalikong tak jamin BUMN bersih

| 3.115 Views
id dahlan iskan, dpr dan bumn kongkalikong, surat edaran dahlan iskan
Dahlan: tolak kongkalikong tak jamin BUMN bersih
Menteri BUMN Dahlan Iskan (ANTARA)
Saya harus membersihkan rumah sendiri sebelum saya mengungkapkan siapa BUMN yang diajak untuk kongkalikong dengan oknum DPR."
Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan keberanian BUMN menolak praktik kongkalikong dengan oknum DPR tidak menjadikan BUMN tersebut bersih dari tindakan tak terpuji. Oleh sebab itu, Dahlan fokus membersihkan 140 BUMN.

"Kalau saya lihat, keberanian BUMN menolak kongkalikong tidak menjadikan BUMN bersih. Saya harus tahu diri," tutur Dahlan saat ditemui di Jakarta, Rabu malam (31/10).

Dahlan menggarisbawahi bahwa ia memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan BUMN, sekaligus menata BUMN agar tidak terlibat praktik yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

"Saya harus membersihkan rumah sendiri sebelum saya mengungkapkan siapa BUMN yang diajak untuk kongkalikong dengan oknum DPR," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Dahlan akan terus membentengi BUMN dari ajakan kongkalikong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Bahkan, adanya Surat Edaran nomor 542 tentang Pengawalan APBN 2013-2014 membuat BUMN dapat "bernapas" karena bebas dari oknum DPR dan BUMN dapat menolak ajakan dengan menunjukkan surat edaran tersebut.

"Kenapa saya buat surat edaran itu, supaya teman-teman BUMN bisa menunjukkan surat edaran kalau ada orang yang mengajak kongkalikong. Bilang saja ini lho ada surat dari pak menteri," paparnya.

Dahlan beralasan, surat edaran tersebut dapat menjadi senjata ampuh bagi BUMN. Sebelum dikeluarkannya surat edaran tersebut, terdapat BUMN yang bisa diajak untuk melakukan kongkalikong.

Ia menekankan, apabila BUMN nantinya dipersulit oleh pihak manapun setelah menolak melakukan kongkalikong, BUMN harus tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Dahlan juga bersedia membeberkan nama oknum DPR tersebut, asalkan mendapatkan surat resmi dari DPR RI. Selain itu, ia tidak takut akan dipidanakan oleh DPR bila tidak dapat membuktikannya. "Tidak apa-apa. Saya juga tidak merasa didzalimi," pungkasnya. (SSB)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga