Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Suripto Bambang Setyadi, mengatakan pergantian jabatan yang diembannya tidak terkait dengan konflik internal dalam tubuh KPU, melainkan karena masa jabatannya sudah berakhir.

"Pergantian Sekjen, yang diwacanakan seolah-olah dikaitkan dengan tuduhan Sekjen melakukan pemboikotan pemilihan umum (Pemilu), pembangkangan birokrasi, pembusukan organisasi, menciptakan dikotomi antara Sekretariat jenderal dan Komisioner KPU, adalah tidak benar," kata Suripto dalam persidangan kode etik dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Menurutnya, sebelum proses persidangan DKPP, Ketua KPU Husni Kamil Malik telah meminta waktu kepada Menteri Dalam Negeri, yang dituangkan dalam Surat nomor 596/KPU/XI/2012, untuk melakukan konsultasi dalam hal pengusulan calon sekjen.

Konsultasi tersebut perlu dilakukan oleh Ketua KPU karena Suripto akan mengakhiri jabatan Eselon I sebagai Sekjen KPU pada 26 Januari 2013.

"Mengacu pada ketentuan pasal 57 ayat 3 dan 4 UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa dalam hal pengusulan calon sekjen, KPU harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah, dalam hal ini Presiden yang menunjuk Menteri Dalam Negeri," jelasnya.

Sebelumnya, dalam sidang kode etik perdana DKPP, dengan teradu Ketua dan Anggota Komisioner KPU, salah satu komisioner mengungkapkan adanya dua kubu bertentangan (dikotomi) di dalam tubuh organisasi KPU.

Konflik internal di dalam KPU tersebutlah yang menyebabkan proses verifikasi parpol di tahap administrasi mengalami pengunduran jadwal pengumuman hasilnya.

Menurut Komisioner KPU Ida Budhiati, Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU tidak memberikan dukungan sistem dalam proses verifikasi administrasi perbaikan.

Pada saat itu, komisioner memerlukan bantuan personil dari Setjen sebanyak 68 pegawai negeri sipil (PNS), namun dukungan tersebut tidak diberikan oleh Sekjen.

Hal itu membuat para komisioner `dibiarkan` bekerja sendiri untuk memeriksa hasil perbaikan adminstrasi 34 parpol, sehingga terpaksa meminta bantuan personil dari KPU Daerah DKI Jakarta untuk membantu.

Konflik internal di dalam tubuh KPU terkuak pada saat sidang kode etik DKPP dengan Ketua dan Anggota Komisioner KPU sebagai Teradu, serta Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai Pengadu. (F013)