"Pemerintah tetap melanjutkan upaya untuk menurunkan tingkat kemahalan di wilayah pedalaman Papua dengan membuka akses jalan baru, penguatan sistem transportasi terpadu, sistem insentif, dan desain anggaran yang tepat," kata Velix Wangga melalui pesan elektronik yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan kebijakan anggaran sektoral kementerian juga diperbesar untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat di kampung-kampung, dan infrastruktur dasar wilayah.
Demikian pula, dengan dana otonomi khusus 2013 untuk Provinsi Papua sebesar Rp4,3 trilliun dan Rp1,8 triliun untuk Provinsi Papua Barat.
"Pemerintah juga menambahkan dana tambahan infrastruktur kepada Papua dan Papua Barat sebesar Rp1 triliun. Dengan alokasi tersebut, Presiden menegaskan agar ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan penduduk asli Papua," tuturnya.
Menurut dia, dalam lima tahun terakhir terdapat perubahan yang berarti di Papua dan Papua Barat. Indikator keberhasilan itu tampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup serta penurunan tingkat pengangguran dan prosentasi penduduk miskin dari 36 persen menjadi 31,11 persen untuk Papua dan 28,20 persen untuk Papua Barat.
"Walaupun di tingkat nasional, kedua provinsi ini masih yang tertinggi tingkat kemiskinannya, tetapi pemerintah menilai ada perubahan yang membaik dalam lima tahun terakhir," katanya.
Velix mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam dua tahun ke depan akan memperkuat posisi dasar pemerintah di Papua dengan mengonsolidasikan otonomi khusus bagi Papua.
"Otonomi khusus merupakan `win-win solution` yang disepakati rakyat Papua dan pemerintah. Di belahan negara mana pun, otonomi khusus merupakan jalan tengah menyelesaikan konflik," katanya.
(D018)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2012
