"Ditentukan saja, Kabupaten/Kota berapa nilainya, provinsi berapa nilainya. Intinya harus bottom-up. Harus ada keterlibatan dari bawah dan semua yang jadi stakeholder terlibat,"Jakarta (ANTARA News) - Direktur Indo Barometer M Qodari mendukung pemilihan ketua umum (ketum) yang akan digelar pada Kongres Partai Nasdem, Januari 2013 berlangsung secara demokratis.
Qodari mengatakan hal itu saat dihubungi pers di Jakarta, Sabtu, sambil menambahkan idealnya, pemilihan ketum melibatkan semua "stakeholder", serta mengakomodasi suara Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai tingkat dua sesuai era otonomi daerah saat ini.
Dia memberikan contoh, di Golkar misalnya, melibatkan suara DPD Kabupaten/Kota, provinsi, DPP. "Ditentukan saja, Kabupaten/Kota berapa nilainya, provinsi berapa nilainya. Intinya harus bottom-up. Harus ada keterlibatan dari bawah dan semua yang jadi stakeholder terlibat," katanya.
Contoh lain yaitu walaupun metode pemilihan Presiden PKS berbeda. Presiden PKS ditentukan Majelis Syuro, yang mempunyai 99 anggota. Tapi, bukan berarti tidak demokratis. Karena 99 anggota Majelis Syuro itu dipilih oleh semua anggota partai, tak hanya pengurus.
"Di Nasdem ini banyak mantan pengurus Golkar, Pak Surya Paloh sendiri mantan pengurus Golkar dan pernah jadi calon ketua umum Golkar. Saya kira sih karena faktor kemudahan dan pengamalan itu, ada kemungkinan metode di Golkar itu akan diakomodasi. Meski pun akan ada modifikasi. Bagaimana modifikasinya, saya belum tahu seperti apa," kata Qodari.
Pengamat politik dari UIN Jakarta, A Bakir Ihsan menyatakan senada bahawa pada dasarnya siapapun berhak dipilih menjadi ketua umum, namun prosesnya harus dilakukan secara jelas dan transparan.
Namun ada pertimbangan lain yang harus dilihat, khususnya bagi partai baru seperti Nasdem perlu ketum yang bisa membantu mengdongkrak citranya, katanya.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2012
