Kamis, 31 Juli 2014

Pemimpin Muhammadiyah ingin UU Haji direvisi

Jumat, 4 Januari 2013 17:36 WIB | 1.403 Views
Pemimpin Muhammadiyah ingin UU Haji direvisi
(ANTARA/Ampelsa)
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay menilaio Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu direvisi demi penyelenggaraan haji yang lebih baik.

"Di dalam penyempurnaannya, pemerintah dan DPR harus memisahkan antara regulator dan operator penyelenggara haji," kata Saleh di Jakarta, Jumat.

Ketua Komisi Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu mengatakan penyelenggaraan haji selama ini tidak disertai check and balances karena sistem manajemen yang diterapkan tumpang tindih.

Dia menunjuk pihak penyelenggara haji atau operator yang ditunjuk Kementerian Agama, namun di lain pihak, pengawas dan pembuat aturan main atau regulator juga Kementerian Agama

Dia meminta pemerintah dan DPR segera merevisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan bila perlu dibentuk badan khusus penyelenggara ibadah haji yang terpisah dan independen dari Kemenag.

(D018/M019)

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © 2013

Komentar Pembaca
Baca Juga