Pejabat Presiden Yaman Abdrabuh Mansur Hadi pekan lalu menetapkan 18 Maret sebagai tanggal untuk pembicaraan yang lama ditunggu-tunggu guna mendorong proses transisi, setelah protes-protes kekerasan pada tahun 2011 dan ketidakpastian politik setahun berikutnya.
Ke-15 anggota Dewan Keamanan menyambut baik pengumuman Hadi dan "memuji orang-orang yang telah terlibat secara konstruktif dalam tahap proses persiapan," katanya dalam satu pernyataan.
Tetapi Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan tentang "laporan-laporan mengenai masuknya dana dan senjata yang dibawa ke Yaman dari luar untuk tujuan merusak transisi," dan memperingatkan Saleh serta pihak-pihak lainnya untuk tidak ikut campur dalam proses ini.
Dewan juga menyatakan "keprihatinan atas laporan-laporan gangguan dalam masa transisi oleh individu-individu di Yaman mewakili mantan rezim" dan bekas oposisi termasuk Saleh dan mantan wakil presiden Ali Salem al-Beidh.
Dewan menegaskan kembali "kesiapannya untuk mempertimbangkan tindakan lebih lanjut, termasuk berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB, jika tindakan yang bertujuan merusak Pemerintah Persatuan Nasional dan transisi politik terus berlanjut."
Yaman diguncang oleh pemberontakan pada tahun 2011 yang meninggalkan ekonomi negara miskin itu compang-camping dan memperlemah kontrol pemerintah atas beberapa daerah, terutama di bagian selatan dan timur.
Hadi terpilih pada Februari 2012 sebagai bagian dari kesepakatan yang ditengahi negara-negara Teluk yang menyepati mantan presiden Ali Abdullah Saleh keluar dari kantor setelah 33 tahun berkuasa, dan mengakhiri protes kekerasan selama setahun terhadap rezimnya.
Dialog nasional, yang awalnya direncanakan pada November, bertujuan untuk menyusun konstitusi baru dan undang-undang pemilihan umum menjelang pemilu tahun 2014.
Satu Tim Dewan Keamanan PBB mengunjungi Sanaa pada akhir Januari untuk menunjukkan dukungan PBB pada transisi politik di Yaman.
(AK)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013
