Sabtu, 30 Agustus 2014

Bentrok TNI vs Polri naik 300 persen

Jumat, 8 Maret 2013 12:40 WIB | 9.312 Views
Bentrok TNI vs Polri naik 300 persen
Warga menyaksikan terbakarnya Mapolres OKU setelah serangan oknum TNI AD, di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel, Kamis (7/3). (FOTO ANTARA/HO)
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, menyatakan telah terjadi peningkatan bentrokan antara TNI dan Polri dalam kurun beberapa tahun terakhir.

"Ada peningkatan bentrokan hampir 300 persen. Ini menunjukan ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam hubungan TNI-Polri," kata Pramono Anung, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Dirinya melihat salah satu hal yang mungkin membuat terjadinya ketimpangan antara TNI dan Polri sehingga meningkatnya bentrokan adalah kewenangan TNI yang terpangkas.

"TNI dulu begitu dominan termasuk mengurusi kemasyarakatan. Sekarang semua menjadi ranah polisi. Apalagi dalam berbagai hal kita dipertontonkan dalam persoalan misalnya korupsi simulator yang seorang jenderal bintang dua begitu besar korupsinya, ternyata istrinya juga banyak. Ini menurut saya jadi contoh tidak baik bagi Polri," kata Pramono.

Terhadap penyerangan yang dilakukan TNI terhadap Mapolres OKU, Baturaja, Sumatera Selatan, Kamis (7/3) pagi, Panglima TNI dan Kapolri harus memberikan hukuman seberat-seberatnya bagi siapapun yang melakukan tindak kekerasan.

"Ini negara demokrasi. Penyelesaian tidak boleh setengah hati. Dalam konteks penyerangan, Mabes TNI harus memberikan hukuman seberat-beratnya," ujar politisi PDIP itu.

Ia sendiri mengaku, dalam konteks besarnya, TNI sudah menata diri dengan baik, mereka tidak masuk dalam proses demokrasi.

"Tetapi mungkin proses kecemburuan itu ada. Saya lihat gesekan-gesekan di lapangan biasanya dimulai hal-hal kecil. Di daerah ada ketimpangan antara seorang komandan Kodim sama Kapolres. Padahal pada wilayah yang sama. Untuk itu harus ada perbaikan, penghargaan, penghormatan supaya tidak ada ketimpangan yang besar," kata Pramono.

Untuk menghidari terjadi bentrokan, masih kata dia, penyatuan TNI dan Polri seperti dulu bukanlah jalan keluarnya.

"Dalam demokrasi, pemisahan itu harus dilakukan. Yang paling penting aparat Polri harus intropeksi diri," demikian Pramono Anung.

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2013

Komentar Pembaca
Baca Juga