Menurut Bambang di Banjarmasin, Kamis, para pemodal asing mulai masuk ke Indonesia, dan siap bersaing dengan pengusaha pelayaran nasional maupun perusahaan bongkar muat, sehingga tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) harus berubah.
Pengusaha dalam negeri kata dia, seharusnya menjadi tuan di rumah sendiri, dengan jalan menjunjung profesionalisme dan meningkatkan sumber daya manusia, sehingga memiliki nilai kompetensi.
Ketua Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan, JF Gultom mengatakan, Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) dan TKBM sepakat bersama-sama mengatasi masalah yang ada di lapangan.
Koperasi TKBM berkomitmen menjalin kemitraan dengan Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia, untuk menyikapi masalah dan tantangan dunia usaha ke depan yang lebih berat.
Menurut Gultom pada Sosialisasi Surat Keputusan Bersama 2 Dirjen 1 Deputi tentang Pembinaan dan Penataan Kopreasi TKBM di Pelabuhan yang dilaksanakan DPW APBI Kalselteng bersama mitra terkait, pihaknya akan terus meningkatkan kemampuan buruh di pelabuhan.
Hanya saja, tambah Gultom, para pengusaha juga harus berani menempatkan para tenaga kerja atau buruh pelabuhan sebagai mitra, karena kesuksesan yang mereka peroleh tidak lepas dari andil tenaga kerja.
Menurut dia, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas buruh antara lain para buruh wajib mampu membaca dan menulis, sehingga tidak mudah untuk dikelabui oleh pihak lain.
Selain itu, para buruh harus memiliki ketrampilan lebih, terutama pengetahun teknologi bongkar muat, yang kini terus berkembang.
"Melalui koperasi buruh bongkar muat, kita juga terus meningkatkan kesejahteraan mereka,"katanya.
Antara lain, memberikan tali asih bagi buruh yang tidak lagi bekerja karena usianya yang sudah tidak memungkinkan.
"Pemberian tali asih tersebut sudah dilaksakan di TKBM Tanjung Priok sebesar Rp20 juta, sebagai modal usaha ketika sudah tidak mampu lagi menjadi anggota TKBM," katanya.
SKB tentang Pembinaan dan Penataan TKBM di pelabuhan ditandatangani Direktur jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
Penandatanganan SKB ini bertujuan guna meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja bongkar muat.
SKB itu merupakan wahana untuk melakukan perubahan dalam pembinaan dan penataan Koperasi TKBM, karena tenaga kerja bongkar muat merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan produktivitas di pelabuhan.
Selain itu, SKB juga merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang dipantau perkembangan pelaksanaannya oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
(U004/H005)
Pewarta: Ulul Maskuriah
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
