Selasa, 21 Oktober 2014

Komisi IX DPR bentuk Panja "Outsourcing BUMN"

| 3.818 Views
id Nova riyanti yusuf, Dahlan iskan, panja outsourching BUMN , wakil rakyat
Komisi IX DPR bentuk Panja
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf atau Noriyu (ANTARA/ Ujang Zaelani)
Jakarta (ANTARA News) - Komisi IX DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk membentuk Panitia Kerja Outsourcing BUMN.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf atau Noriyu usai menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

"Adapun kesimpulan rapat hari ini adalah rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI. Panja ini dibentuk dalam rangka penyelesaian masalah masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan BUMN," kata Noriyu.

Panja Outsourcing BUMN, kata poltisi Partai Demokrat itu, mulai bekerja pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013.

Pada kesempatan itu, Noriyu menyampaikan apresiasi kepada Dahlan Iskan yang beberapa kali mangkir rapat dengan Komisi IX DPR RI guna membahas tenaga kerja outsourcing di perusahaan BUMN.

"Terlepas dari ketidakhadirannya pada rapat terdahulu, saya mengapresiasi langkah Menteri BUMN yang hadir dalam rapat hari ini. Tidak hanya menunjukkan empati, tapi beliau juga paham permasalahan outsourcing," katanya.

Tak hanya itu, apresiasi terhadap Dahlan juga dikarenakan adanya rencana Dahlan Iskan untuk membentuk anak perusahaan BUMN yang khusus menangani tenaga kerja outsourcing.

"Saya berharap apabila Kementerian BUMN jadi membentuk anak perusahaan BUMN khusus untuk outsourcing, maka perusahaan tersebut dapat memberikan kepastian bagi para buruh BUMN dalam kaitannya dengan jenjang karir, jaminan pensiun dan kepastian waktu bekerja," kata dokter.

Tak lupa, ia juga mengingatkan kembali kepada para direksi BUMN tentang pernyataan Dahlan yang mendesak seluruh direksi BUMN untuk senantiasa mematuhi semua peraturan yang berlaku, khususnya peraturan tentang masalah outsourcing yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Komisi IX DPR RI akan terus mengawasi dan memantau berbagai kasus perburuhan di BUMN," pungkas Noriyu.

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © ANTARA 2013

Komentar Pembaca
Baca Juga