Jumat, 22 Agustus 2014

Presiden gelar rapat bahas pengendalian subsidi BBM

Jumat, 12 April 2013 23:04 WIB | 2.999 Views
Presiden gelar rapat bahas pengendalian subsidi BBM
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ANTARA/Andika Wahyu)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat terbatas bidang ekonomi untuk membahas kebijakan fiskal dan subsidi di Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Jabar, Jumat malam.

"Ya malam ini sedang dibahas tentang kebijkakan fiskal dan subsidi," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha melalui pesan singkat, Jumat.

Ia menambahkan, rapat ini sebagai kelanjutan dari rapat bidang ekonomi yang digelar di Bali pada 28 Maret lalu.

Seperti diberitakan, rapat di Bali mengagendakan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah 2014 dan pembahasan terkait pengendalian subsidi BBM.

Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan intruksi kepada jajarannya untuk segera mematangkan langkah-langkah pengendalian BBM bersubsidi.

Presiden kala itu memberikan tenggat waktu seminggu kepada Komite Ekonomi Nasional, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri ESDM dan Menteri Keuangan bertemu guna merumuskan kebijakan dasar pengendalian subsidi.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan dan Ekonomi Firmanzah mengatakan Presiden dalam rapat di Cipanas tersebut ingin memastikan rencana kebijakan pengendalian BBM bersubsidi yang akan diterapkan dapat berjalan dengan baik.

"Presiden ingin memastikan hitung-hitungannya tepat, pada tataran teknis lapangan juga dapat berjalan lancar, sementara kompensasi dapat lebih tepat sasaran," katanya.

Menteri ESDM dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat siang, mengatakan pemerintah merencanakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi bagi mobil sebagai salah satu kebijakan pengendalian subsidi BBM.

Sedangkan, kendaraan jenis sepeda motor dan angkutan umum dan barang tetap memperoleh subsidi penuh atau harga BBM tetap Rp4.500 per liter.

Ia mengatakan opsi kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi tersebut kemungkinan yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat. "Kapan waktunya masih dibahas dan pada saatnya akan diumumkan Presiden," katanya.

Menurut dia, opsi untuk membuat premium jenis baru, seperti ron 90 dinilai tidak efektif. "Pembuatan premium jenis baru akan sulit pelaksanaannya," katanya.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2013

Komentar Pembaca
Baca Juga