Sebelum rapat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan sosialisasi dilakukan untuk menyamakan pandangan antara pemerintah dan kepala daerah tentang upaya menurunkan beban belanja subsidi dengan mengurangi konsumsi BBM.
"Ini untuk menurunkan subsidi BBM bersama-sama, biar ada background dan tidak ada beda pemikiran," katanya.
Jero menambahkan koordinasi tersebut dilakukan agar pemerintah daerah dapat memahami bahwa subsidi BBM hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan dan pilihan kebijakan BBM segera diputuskan pemerintah.
"Jika dikerjakan bersama-sama, rakyat akan mengerti, ini tidak ada unsur politik dan tidak ada opsi yang enak," katanya.
Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Kesehatan.
Selain itu hadir pula Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wakil Menteri ESDM, Dirjen Migas, Kepala BPH Migas, Direktur Utama Pertamina, dan Kepala Hiswana Migas.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir menambahkan Pertamina siap menerapkan kebijakan BBM yang dipilih pemerintah, termasuk menyiapkan SPBU apabila terjadi perbedaan harga bensin jenis premium.
"Kami akan menyiapkan SPBU khusus yang menjual subsidi dan yang lain. Nanti kita koordinasi dengan hiswana migas untuk SPBU yang menjual subsidi," katanya.
Menurut dia, opsi pengendalian BBM pemerintah belum tentu mengatasi kelebihan konsumsi BBM bersubsidi yang diprediksi mencapai 49 juta kilo liter, namun ada belanja subsidi yang dapat dihemat.
"Kalau ada pengurangan itu, walaupun jebol tetapi ada harga yang dihemat," kata Ali Mundakir.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2013
