Seluruh pimpinan dan pegawai di jajaran pemerintah provinsi harus berkomitmen kuat mewujudkan Sulut yang berintegritas dan bebas korupsi,"Manado (ANTARA News) - Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sinyo H Sarundajang, mendukung zona bebas korupsi di Indonesia Timur yang penandatangannya akan dilakukan di daerah ini.
"Seluruh pimpinan dan pegawai di jajaran pemerintah provinsi harus berkomitmen kuat mewujudkan Sulut yang berintegritas dan bebas korupsi," kata gubernur di Manado, Rabu.
Gubernur yakin dengan misi membangun tanpa korupsi, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang memberikan prioritas pembangunan birokrasi bersih, professional, akuntabel dan melayani dapat diimplementasikan.
Dia menambahkan, pencanangan zona bebas korupsi merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Gubernur dua kali menjabat ini mengatakan Pemprov Sulut terus melakukan pembenahan sebagaimana tuntutan aturan, bahkan di bidang percepatan reformasi birokrasi telah dilakukan beberapa langkah seperti pakta integritas, zona integritas, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
"Badan kepegawaian daerah yang bersentuhan langsung dengan pegawai telah berhasil menerapkan manajemen berbasis kinerja, peningkatan peran aparatur yang bermuara pada pelayanan masyarakat, serta penyempurnaan peraturan yang berangkat dari aturan tertinggi," katanya.
Pemegang Sertifikat "Development Administration University" Birmingham Inggris ini menilai, dengan ditetapkannya zona integritas sebagai bentuk komitmen kepala daerah dan jajarannya, akan semakin menciptakan birokrasi yang bersih dari KKN dan politisasi.
Selain itu, dalam memberikan pelayanan seorang birokrat berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, melayani masyarakat dan dunia usaha serta investasi.
"Reformasi birokrasi yang digaungkan selama ini prinsipnya bukanlah sebuah program melainkan suatu gerakan memindahkan para birokrat dari zona nyaman menuju zona kompetitif. Hal ini ditujukan untuk perubahan pelaksanaan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten," katanya.
Dia menambahkan, pembangunan zona integritas merupakan bagian dari percepatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan melalui program peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur untuk mewujudkan birokrasi berintegritas tinggi.
"Integritas adalah sebuah konsep konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, dan hasil. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran yang merupakan akurasi dari tindakan seseorang," katanya. (KR-KAP/M031)
Pewarta: Karel A Polakitan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013
