Senin, 22 Desember 2014

Kanwil BPN Jawa Timur tetapkan 13 prioritas

| 2.400 Views
id bpn, bpn jatim , proritas bpn, sertifikat, pertanahan, badan pertanahan nasional, bpn
Kanwil BPN Jawa Timur tetapkan 13 prioritas
ilustrasi BPN (bpn.go.id)
Komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, sekaligus menyukseskan program strategis nasional BPN,"
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Deddy Setiady mengatakan BPN siap menjalankan instruksi Kepala BPN RI Hendarman Supandji untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, sekaligus menyukseskan program strategis nasional BPN," kata Deddy kepada pers di Kuta, Bali, Selasa.

Dalam keterangan tertulis Humas BPN, Deddy yang baru sebulan menjabat di Jawa Timur ini menjelaskan 13 prioritas dalam membangun Kanwil BPN Jawa Timur.

"Moto Kanwil BPN Jawa Timur  ‘Pertahankan yang sudah baik, perbaiki yang rusak. Jika tidak tahu cara memperbaikinya,  tolong berhenti merusaknya’," katanya.

Prioritas tersebut yakni, pertama, legalisasi aset (prona, redistribusi), legalisasi aset lintas sektor, (UKM, nelayan, masyarakat berpenghasilan rendah).

"Tahun 2013 harus digenjot pelaksanaannya, karena sebagai komitmen kuat terhadap instruksi Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2013 dan pastikan evidence ada di komputerisasi kantor pertanahan," ujarnya.

Kedua, penyelesaian sengketa konflik pertanahan dengan mengedepankan mediasi untuk mecari penyelesaian "win-win solution"; ketiga, harus tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah propinsi jawa timur dan, seluruh kantor pertanahan harus menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Keempat, meningkatkan koordinasi dengan BUMN di Propinsi Jawa Timur dalam rangka identifikasi, penataan dan legalisasi aset tanah BUMN  yang tersebar di Jawa Timur; kelima, menjaga hubungan baik dengan muspida (Polda, Kodam, Kejati dan lain-lain)  dan instansi vertikal lainnya.

Keenam, menjaga hubungan baik dengan partner kerja BPN (notaris/PPAT) dalam rangka mewujudkan pelayanan pertanahan yang cepat, tepat dan transparan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi; ketujuh, memberikan prioritas dalam legalisasi aset tanah milik negara (pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota) dan Badan Sosial Keagamaan yang ada di Jawa Timur.

Kedelapan, meningkatkan kekompakkan (team work) bagi seluruh pegawai; kesembilan, yakni konsisten terhadap aturan dan optimalisasi pelayanan pertanahan.

Kesepuluh, implementasi komputerisasi kantor pertanahan berbasis web.  "Prioritas ring satu  (Kantor Pertanahan Surabaya Satu, Surabaya Dua, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik," katanya.

Kesebelas meningkatkan pelayanan pertanahan cepat, tepat dan transparan dan akuntabel; keduabelas, mengawal pembangunan dan pengembangan kawasan industri di Jawa Timur; ketigabelas, membangun model tata kelola administrasi kantor pertanahan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dilingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. (*)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2013

Komentar Pembaca
Baca Juga