Bandarlampung (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan segera membangun 1.000 stasiun pengisian solar untuk nelayan di sentra-sentra perikanan di Tanah Air.

"Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Pertamina untuk memfasilitasi pembangunan SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) tersebut," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo, pada HUT ke-40 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, di Lempasing Bandarlampung, Sabtu.

Ia menjelaskan hingga saat ini KKP telah memfasilitasi pembangunan 291 unit SPDN di seluruh Indonesia. Pada tahun anggaran 2012-2013 telah merampungkan pembangunan 48 unit SPDN guna meningkatkan ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan.

Jumlah itu, menurutnya, masih relatif kecil jika dibandingkan dengan luas laut. Minimal Indonesia memiliki 808 unit SPDN sesuai dengan jumlah pelabuhan perikanan yang tesebar di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanah Air.

"SPDN memang harus terus ditambah karena tanpa ketersediaan SPDN, nelayan kecil terpaksa membeli solar dengan harga 30 persen lebih mahal, bahkan hingga 300 persen lebih mahal dari harga bahan bakar minyak bersubsidi," jelasnya.

Sharif mengatakan lebih lanjut melihat berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, pemerintah melalui KKP telah dan terus melakukan beragam upaya, baik yang bersifat reguler maupun terobosan.

Berbagai program dan kegiatan untuk memberdayakan nelayan terus dilakukan, diantaranya program peningkatan kehidupan nelayan (PKN), pengembangan usaha mina perdesaan (PUMP), sertifikasi hak atas tanah nelayan serta pengembangan diversifikasi usaha dan kemitraan.

Program lain seperti fasilitasi peningkatan akses permodalan nelayan agar dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan, fasilitasi asuransi nelayan serta penguatan kelembagaan usaha nelayan juga seperti KUB dan koperasi perikanan juga telah dilaksanakan, kata Sharif.

KKP menurut Sharif juga telah melaksanakan bantuan kapal perikanan, sarana penangkapan ikan, dan sarana penanganan ikan di atas kapal termasuk didalamnya pengadaan Inka Mina dengan ukuran kapal 30 GT.

Khusus untuk pengadaan kapal Inka Mina program tersebut merupakan implementasi dari kepedulain Presiden agar nelayan dapat meningkatkan daya saing dan skala usahanya serta mampu memanfaatkan sumber daya ikan hingga zona ekonomi eklusif.

Sementara itu Ketua Umum HNSI Yusuf Solichien mengatakan bahwa potensi kelautan di Indonesia cukup besar hingga mencapai antara 100-150 miliar dolar. Namun demikian potensi yang besar belum dapat dioptimalkan.

Karena itu lanjutnya perlu penguatan peran nelayan untuk berpartisipasi dalam proses-proses pembangunan serta untuk meningkatkan kemandirian.

HUT ke-40 HNSI yang mengusung tema "Nelayan Peduli Lingkungan" lanjutnya sangat relevan dengan pandangan dan kebutuhan saat ini. Isu lingkungan sangat sejalan dengan kebijakan KKP melalui industrialisasi kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru (blue economy).
(A054/H009)