McKinsey misalnya memperkirakan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi ke tujuh di dunia pada 2030. Namun jika kita ingin mewujudkan hal ini maka birokrasi kita harus direformasi,"Delft, Belanda (ANTARA News) - Birokrat adalah loko utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju karena proses pembangunan bergantung pada kebijakan dan aturan yang dirumuskan dan dikeluarkan oleh pemerintah, kata Dubes Indonesia untuk Belanda, Retno LP Marsudi, di Den Haag, Sabtu.
Duta Besar Indonesia untuk Kerajauan Belanda tersebut mengatakan hal itu pada acara gelar wicara dengan tema `Transformasi Birokrasi dan Ristek Sebagai Kunci` yang diselenggarakan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda di Den Haag.
Dia mengatakan Indonesia dinilai sebagai negara yang kuat secara ekonomi oleh beberapa lembaga internasional dan diperkirakan akan menjadi negara maju pada beberapa tahun mendatang.
"McKinsey misalnya memperkirakan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi ke tujuh di dunia pada 2030. Namun jika kita ingin mewujudkan hal ini maka birokrasi kita harus direformasi," kata Dubes Retno.
Menurut dia reformasi birokrasi penting dilakukan karena kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrat atau pegawai negeri sipil (PNS) semakin menurun. Padahal birokrat adalah penarik gerbong pembangunan Indonesia untuk mengolah sumberdaya menjadi kekuatan dunia.
Dia mengatakan reformasi birokrasi mulai dilakukan Kementerian Luar Negeri sejak 2001 dengan menetapkan `merit system` yakni proses mempromosikan dan mempekerjakan karyawan pemerintah yang didasarkan pada kemampuan dalam bekerja bukan pada koneksi politik.
Sementara itu di lingkungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag reformasi birokrasi juga sudah dilakukan melalui beberapa hal.
"Jam kerja di KBRI Den Haag dimulai pukul 9.00 dan selesai pukul 17.00," kata Dubes Retno seraya menambahkan mentalitas untuk melayani juga senantiasa ditanamkan kepada para birokrat yang meliputi transparansi, cepat, ramah dan tepat.
Reformasi birokrasi lainnya adalah akuntabilitas yakni seluruh transaksi keuangan dilakukan melalui sistem perbankan atau tanpa uang tunai sehingga mengurangi kemungkinan korupsi dan senantiasa tercatat.
"Reformasi birokrasi adalah keharusan bukan pilihan. Pembangunan Indonesia bergantung pada birokrasi dan para birokratnya. Jadi mulailah dari diri sendiri, lingkungan terdekat hingga nantinya berpengaruh pada lingkungan yang lebih luas," kata Dubes Retno.
(KR-LWA/B005)
Pewarta: Libertina Widyamurti Ambari
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
