Paris (ANTARA News) - Keputusan Uni Eropa untuk mengakhiri embargo mengenai pasokan senjata ke oposisi Suriah adalah tidak sah dan bertentangan dengan norma-norma hukum internasional, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov Selasa.

"Membahas pada tingkat resmi apakah akan atau tidak untuk memasok senjata-senjata ke subjek non-negara [istilah Kremlin untuk pemberontak] bertentangan dengan semua norma hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip tidak melakukan campur tangan dalam urusan internal negara lain, belum lagi intervensi militer," katanya seperti diberitakan.RIA Novosti.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton mengonfirmasi pada Senin bahwa dari sekarang, setiap negara anggota Uni Eropa memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri mengenai ekspor senjata ke Suriah, yang berarti bahwa negara-negara Uni Eropa sekarang bisa memasok senjata kepada oposisi Suriah.

Dia menegaskan bahwa setiap senjata yang dikirim ke Suriah akan "dimaksudkan untuk melindungi warga sipil," dan menambahkan bahwa pemerintah Uni Eropa akan meninjau posisi mengenai sanksi terhadap Suriah sebelum 1 Agustus.

Wakil Menlu Rusia Sergei Ryabkov mengatakan pada hari sebelumnya bahwa kegagalan Uni Eropa untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Suriah dapat langsung membahayakan konferensi internasional mendatang mengenai Suriah.

"Ini adalah refleksi dari standar ganda dan pukulan langsung kepada konferensi internasional mengenai Suriah yang diusulkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menlu AS John Kerry pada 7 Mei," kata Ryabkov kepada wartawan.

Utusan NATO Rusia, Alexander Grushko, mengatakan dia berharap bahwa Barat akan menahan diri dari memasok senjata ke Suriah.

Lavrov juga mengatakan Selasa bahwa Moskow khawatir oleh upaya-upaya AS yang didukung Prancis akan menjegal satu konferensi perdamaian internasional untuk Suriah.

Dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pernyataannya itu.

Moskow juga menekankan pada partisipasi Iran dalam konferensi Suriah, kata Lavrov.

Partisipasi Iran diperlukan karena semua negara yang memiliki pengaruh pada setiap pihak [yang terlibat konflik Suriah] harus terwakili di sana," katanya.

Dia menambahkan bahwa Iran adalah salah satu negara yang paling penting dalam kategori tersebut.

Konferensi yang rencananya akan diselenggarakan tahun ini itu dirancang untuk menjadi tindak lanjut pertemuan internasional di Jenewa tahun lalu, yang menyusun peta jalan damai untuk Suriah, di mana lebih dari 80.000 orang telah tewas sejak pertempuran pecah antara pasukan pemerintah dan pemberontak pada Maret 2011.

Menurut sumber-sumber diplomatik, konferensi tersebut dapat berlangsung pada pertengahan Juni depan, namun baik Moskow dan Washington sejauh ini masih menghindari memberikan tanggal yang tepat bagi kapan diselenggarakannya konferensi itu.

(.H-AK)

Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013