"Kami menemui banyak sekali permasalahan mengenai program PLIK dan M-PLIK ini tidak berjalan sesuai dengan harapan pemerintah pusat," kata Ketua rombongan Komisi I DPR RI Heri Akhmadi.
Dia mengemukakan hal itu pada diskusi memantau pelaksanaan kegiatan pusat layanan internet kecamatan (PLIK) dan Mobile Plik (M-Plik) di Palangka Raya, Kamis.
Menurut Akhmadi, instansi yang menerima bantuan program PLIK dan M-PLIK, mengeluh karena ternyata harus mengeluarkan anggaran sendiri untuk segala macam biaya operasionalnya.
"Hal ini sangat keliru, pasalnya biaya operasional tersebut sudah di biayai tersendiri oleh pemerintah pusat," kata Akhmadi.
Ia juga menyampaikan temuan bahwa setelah penerimaan PLIK dan M-PLIK secara simbolis kepada instansi terkait, hanya berselang satu minggu, lalau bantuan tersebut ditarik kembali.
"Kami akan segera menindak lanjuti dan menyelesaikan permasalahan ini," katanya
Politisi PDI-Perjuangan itu juga menambahkan, bahwa program dan M-PLIK ini terkesan mubazir dan sia-sia serta tidak berfungsi seperti mestinya.
"Pasalnya bantuan yang diperuntukan kepada seluruh kecamatan yang ada di wilayah Provinsi Kalteng tidak bisa dinikmati oleh masyarakat sepenuhnya," ujarnya
Pewarta: Ronny NT
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
