Rabu, 1 Oktober 2014

Legislator: asas resiprokal diperlukan untuk hadapi MEA

Jumat, 7 Juni 2013 18:58 WIB | 2.294 Views
Legislator: asas resiprokal diperlukan untuk hadapi MEA
Achsanul Qosasi. (ANTARA/Ismar Patrizki)
Pada 2020 memang benar ada integrasi sektor keuangan, termasuk perbankan, di ASEAN. Penerapan resiprokal ini perlu untuk persiapan menuju itu,"
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi mengatakan penerapan asas resiprokal diperlukan sebagai persiapan menghadapi integrasi sektor keuangan termasuk perbankan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2020.

"Pada 2020 memang benar ada integrasi sektor keuangan, termasuk perbankan, di ASEAN. Penerapan resiprokal ini perlu untuk persiapan menuju itu," kata Achsanul saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan pada MEA 2020 perbankan asing akan melakukan invasi besar-besaran di pasar keuangan Indonesia dengan cukup mudah karena saat ini sebagian bank-bank asing tersebut sudah beraktivitas di Indonesia dengan cukup leluasa.

Sebaliknya, menurut dia, bank nasional Indonesia saat ini masih sulit membuka jaringan di luar negeri sehingga akan mendapat kendala ketika pintu integrasi terbuka pada 2020.

"Jadi pada 2020, di satu sisi bank asing akan membiayai nasabah kita tanpa batas, namun di sisi lain bank kita sulit. Makanya saat ini bank nasional khususnya Bank BUMN harus buka cabang di ASEAN sebagai persiapan," kata dia.

Sebelumnya Pengamat ekonomi dari EC-Think Telisa Aulia Falianty juga mengatakan bahwa implementasi asas resiprokal tetap perlu diberlakukan oleh Bank Indonesia secara jangka panjang meskipun pada 2020 akan terjadi integrasi sektor keuangan dalam MEA.

"Dalam jangka panjang penerapan asas resiprokal masih diperlukan karena integrasi sektor keuangan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2020 `kan hanya antar-ASEAN saja. Kalau resiprokal diberlakukan dalam konteks internasional akan lebih luas," kata Telisa melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta.

Ia mengatakan penerapan asas resiprokal yang dapat diberlakukan, yaitu dalam hal kesetaraan pembukaan jaringan perbankan, misalnya pembukaan kantor cabang dan lain sebagainya.

Dia mencontohkan jika bank asing dapat membuka kantor cabang di Indonesia dengan mudah, perbankan Indonesia pun seharusnya diberikan kemudahan yang sama di negara bank asing itu berasal.

"Perlu ada kesetaraan, yaitu kesamaan dari `level of playing field`," ujar Telisa.
(R028/A039)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2013

Komentar Pembaca
Baca Juga