"Daerah ini menyaksikan topan kencang, akibat munculnya kembali organisasi ekstrem seperti Al Qaida dan An-Nusra," kata Al-Maliki di dalam pidato kepada anggota kabinetnya di Kota Erbil, Ibu Kota Wilayah Otonomi Kurdistan di Irak Utara.
"Irak adalah bagian dari daerah ini, dan kita mulai terpengaruh oleh topan yang menelan daerah ini, oleh karena itu kita semua harus menghidupkan kembali perujukan nasional guna menghadapi ancaman ini," kata Al-Maliki. Ia merujuk kepada dampak yang mengancam kestabilan rapuh di Irak akibat kerusuhan di negara tetangganya --Suriah dan Turki.
Pemerintah Al-Maliki, yang didominasi kaum Syiah, telah lama terlibat percekcokan dengan orang Kurdi sehubungan dengan pembagian kekayaan minyak dan kekuasaan atas beberapa daerah sengketa.
Sementara itu, kaum Arab Sunni telah memprotes pemerintah selama lima bulan, dan menuduh dia menyisihkan mereka dan tentaranya melakukan penangkapan secara membabi-buta terhadap putra mereka dan menyiksa mereka.
Terlebih lagi, faksi Sunni, Kurdi Irak dan sebagian Syiah telah seringkali menuduh pemerintah membunuh proses demokratis dengan berusaha meraih kekuasaan lebih besar, dan menghindari komitmennya untuk melaksanakan ketentuan kesepakatan pembagian kekuasaan, yang juga dikenal sebagai Kesepakatan Erbil.
Kesepakatan tersebut, yang dicapai pada November 2010 di wilayah Kurdistan, melicinkan jalan bagi pemerintah kemitraan Al-Maliki saat ini setelah kelompok politik yang bersaing di Irak mengakhiri silang pendapat mereka yang berlangsung delapan bulan setelah pemilihan anggota parlemen pada 7 Maret 2010.
Para pengamat memandang tindakan Al-Maliki di Kurdistan sebagai upaya untuk memiliki hubungan lebih baik dengan orang Kurdi dan pada saat yang sama menghadapi protes pemeluk Sunni Irak, demikian OANA.
(C003)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
