Sabtu, 25 Oktober 2014

KPK segera umumkan tersangka korupsi UI

| 2.008 Views
id korupsi universitas indonesia, korupsi ui, universitas indonesia, komisi pemberantasan korupsi, kpk
KPK segera umumkan tersangka korupsi UI
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (ANTARA)
Ekspose (gelar perkara) sudah sejak kemarin karena laporan perkara tindak pidana korupsi (LPTPK) juga sudah hampir selesai
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sistem teknologi informasi di Perpustakaan Universitas Indonesia.

"Ekspose (gelar perkara) sudah sejak kemarin karena laporan perkara tindak pidana korupsi (LPTPK) juga sudah hampir selesai," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto di Jakarta, Kamis.

Penyidikan kasus ini sedikit terhambat disebutkan karena kurangnya ketersediaan penyidik di KPK.

"Kalau LPTPK sudah selesai, beberapa penyidik kita yang terlibat dalam kasus LHI (Luthfi Hasan Ishaaq) dan AF (Ahmad Fathanah) juga sudah selesai jadi kemungkinan (tersangka akan segera diumumkan karena satuan tugas (satgas) sudah beberapa yang kosong, termasuk kasus Bandung juga sudah selesai," tambah Bambang.

Artinya bila kasus suap terkait pengadaan impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan kasus penerimaan hadiah dana bantuan sosial pemerintah kota Bandung sudah naik ke tahap penuntutan, maka tersangka kasus UI akan diumumkan.

"Kalau (kasus-kasus) itu sudah selesai baru KPK akan umumkan," ungkap Bambang.

Hasil audit Pengelolaan Dana Masyarakat tahun anggaran 2009-2011 di Universitas Indonesia oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipublikasikan pada Januari 2012 menemukan adanya potensi kerugian negara sekitar Rp45 miliar dalam dua proyek di Universitas Indonesia.

Misalnya pertama, terkait perjanjian kerja sama bangun guna serah tanah milik UI (Asrama PGT) di Pegangsaan Timur Jakarta Pusat dengan PT NLL yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Menteri Keuangan dengan potensi merugikan negara hingga Rp41 miliar.

Kasus kedua, terkait ketidakcermatan dalam pelaksanaan kerja sama dengan JICA (Jepang) untuk membangun Rumah Sakit Pendidikan UI (RSP UI) yang terlambat sehingga negara harus membayar denda komitmen sebesar 38.508.859 yen atau sekitar Rp4 miliar.

Sedangkan pengadaan gedung perpustakaan pusat UI tahap II dan III tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengakibatkan pemborosan sebesar Rp625,6 juta dan kelebihan pembayaran sebesar Rp2 triliun.

Pekerjaan pembangunan gedung Art and Culture Center tahap I dan pekerjaan pembangunan gedung Fakultas Ilmu Komputer tahap I dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan terjadi ketidakcermatan perhitungan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp583,89 juta.

Editor: Fitri Supratiwi

COPYRIGHT © ANTARA 2013

Komentar Pembaca
Baca Juga