merusak mentalitas masyarakatJakarta (ANTARA News) - Fraksi Gerindra menilai pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai skema kompensasi kenaikan BBM bersubsidi bersifat politis.
"Sebenarnya, Fraksi Gerindra tidak sependapat dengan adanya pemberian BLSM ini karena sifatnya politis menjelang Pemilu 2014," kata juru bicara Fraksi Gerindra, Fary Djemy Francis, saat membacakan pandangan mini fraksi dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur BI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Sabtu.
Menurut Fraksi Gerindra, pemberian BLSM hanya akan menempatkan masyarakat miskin hanya sebagai objek penerima bantuan.
"Akhirnya masyarakat tak mampu berpikir kritis dan mengembangkan prakarsa-prakarsa inovatif yang sebenarnya menjadi esensi dari pemberdayaan. Pemberian BLSM hanya akan jadi "balsem" bagi masyarakat yang justru akan menimbulkan ketergantungan. Program BLSM ini tidak tepat karena merusak mentalitas masyarakat," kata Fary.
Ditambahkannya, dengan kenaikan BBM, maka sebenarnya subsidi BBM akan menurun. Tapi kenyataannya, subsidi BBM pada APBNP 2013 juga tetap naik dari Rp194 triliun menjadi Rp210 triliun, hal ini belum termasuk kuota subsidi yang jebol seperti tahun sebelumnya.
"Oleh karena itu perlu kajian yang matang dan lebih dalam berkaitan dengan kenaikan BBM ini agar detail postur RAPBNP tidak terjadi kontradiksi seperti yang terjadi saat ini," kata Fary.
Disamping itu, masih kata Fary, dalam RAPBNP 2013, pemerintah telah menambah utang baru dalam Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp341,7 triliun, padahal posisi outstanding pemerintah tahun 2013 mencapai Rp2.023,72 triliun.
"Menurut pandangan Fraksi Gerindra, kecanduan pemerintah terhadap utang telah mencapai level yang sangat mengkuatirkan, terutama utang yang diperoleh digunakan untuk membiayai program yang tidak produktif," demikian Fary.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013
