Negara ini telah membayar para petaninya sekitar 50 persen lebih tinggi dari nilai pasar untuk beras sejak 2011...
Bangkok (Antara News) - Pemerintah Thailand mengatakan pihaknya akan memangkas harga yang dibayarkan kepada petani padi di bawah skema kontroversial, yang menyebabkan kerajaan kehilangan posisi sebagai eksportir utama dunia dari komoditas tersebut tahun lalu.

"Kita harus menurunkan harga karena skema ini telah menghabiskan banyak uang," kata Varathep Rattanakorn, seorang menteri yang dekat dengan kantor Perdana Menteri, di Bangkok, Rabu.

Negara ini telah membayar para petaninya sekitar 50 persen lebih tinggi dari nilai pasar untuk beras sejak 2011 dalam upaya meningkatkan pendapatan di masyarakat pedesaan dari partai yang berkuasa.

Pemerintah mencoba untuk menjual beras di pasar dunia tetapi menghadapi persaingan ketat dari produsen pesaing seperti Vietnam dan India, dan kehilangan sekitar 137 miliar baht (4,5 miliar dolar) dari skema tahun ini sampai Januari.

Dalam upaya mengurangi biaya, harga yang harus dibayar akan dikurangi dengan 20 persen, menjadi 12.000 baht (388 dolar) per ton, menurut kantor Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.

Sementara kebijakan telah terbukti populer di daerah pedesaan yang miskin, politik lawan mengatakan skema ini dirancang untuk mengambil hati para petani di Timur Laut Thailand yang dukungannya membantu memperlancar Yingluck berkuasa pada 2011.

Kakaknya Thaksin Shinawatra, yang digulingkan sebagai perdana menteri oleh jenderal royalis dalam kudeta pada 2006, sangat populer di pedesaan Thailand berkat kebijakan populis saat berkuasa. Tuduhan korupsi juga telah berputar-putar di skema beras di tengah klaim beberapa petani belum menerima pembayaran penuh.

(S004)

Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013