Menurut saya, latar belakang calon pemimpin nasional, tidak menjadi persoalan apakah militer atau sipil, tapi yang paling utama adalah penegakan supremasi hukum,"Jakarta (ANTARA News) - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai calon pemimpin nasional ke depan harus mengutamakan penegakan supremasi hukum.
"Menurut saya, latar belakang calon pemimpin nasional, tidak menjadi persoalan apakah militer atau sipil, tapi yang paling utama adalah penegakan supremasi hukum," kata Yusril Ihza Mahendra, melalui surat elektronik (email), di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, tokoh militer aktif saja tanpa adanya hukum, maka tidak bisa berbuat apa-apa.
Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini pun menyatakan, ketika negara Indonesia beberapa kali menghadapi kasus pelanggaran HAM berat dan kasus bom Bali pada 2002.
"Pada saat itu, militer belum bisa langsung bergerak. Setelah ada dasar hukum, baru militer dapat bertindak. Karena, tanpa dasar hukum tindakan militer adalah kesewenang-wenangan," katanya.
Yusril menambahkan, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang terus digemakan kepada seluruh prajuit militer, merupakan penegasan kesetiaan militer kepada Undang-Undang Dasar.
Tindakan parjurit militer yang berada di luar hukum, menurut dia, tetap harus diadili.
"Ini menunjukkan bahwa hukum di atas segala-galanya," katanya.
Pakar Hukum Tata Negara ini menjelaskan, kerusakan sebuah negara berawal dari ketidakpatuhan penyelenggara negara dan rakyatnya terhadap hukum.
Menurut dia, negara harus menciptakan hukum yang adil dan rasional serta menegakkannya dengan konsisten terhadap siapapun.
"Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini bukanlah masalah pemimpin yang berlatar belakang militer atau sipil, tapi pemimpin yang mau menegakkan hukum dengan adil," katanya.
Yusril menegaskan, dengan hukum yang adil dan ditegakkan secara konsiten, maka negara akan tertib, kuat dan maju.
(R024/T007)
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
