"Sawit ini makin lama, makin tidak kompetitif. Keunggulan sawit kita yang efisien diserang asing agar tidak kompetititif," kata Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, di Jakarta, Sabtu malam.
Ia mengatakan upaya tersebut dilakukan pihak asing melalui berbagai kampanye negatif seperti pembunuhan orang utan, deforestasi, emisi rumah kaca, dan pembakaran hutan. Disamping kewajiban sertifikasi. seperti RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) yang membuat biaya tinggi.
Selain itu, lanjut Joko, berbagai peraturan di negara Barat, seperti Amerika Serikat melalui NODA ((Notice of Data Availability ) dari EPA (Environmental Protection Agency) dan Uni Eropa lewat Renewable Energy Directive (RED), juga berusaha menghambat masuknya CPO ke negara-negara tersebut.
"Hal itu mereka lakukan karena sawit yang produktivitasnya tinggi mengancam bisnis kedelai dan rapeseed di AS dan Eropa," ujar Joko.
Satu hektar lahan sawit, kata dia, bisa menghasilkan CPO 3,3 ton/hektare, sedangkan kedelai hanya 0,3 ton, rapeseed 0,7 ton, dan bunga matahari 0,5 ton.
"Bila minyak sawit tumbuh bisa menjadi ancaman bagi negara maju, karena akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap AS dan Eropa," ujar Joko.
Sayangnya, ia menilai belum ada dukungan pemerintah yang kuat terhadap industri minyak sawit nasional dalam menghadapi serangan asing terhadap efisiensi CPO.
Hal itu, menurut Joko, setidaknya terlihat tidak masuknya pembahasan masalah CPO pada KTT APEC di Bali tahun ini. "Ini harus lobi antar pemerintahan, bukan antar pelaku bisnis lagi," kata Joko.
Hal itu, lanjut dia, karena daya saing CPO dihambat oleh peraturan pemerintah di negara maju, sehingga upaya ekspansi ekspor terhambat. Untuk mengantisipasi semakin kuatnya serangan negara maju terhadap CPO, kata Joko, pihaknya terus berupaya memperkuat ekspansi ke negara tujuan ekspor baru seperti Afrika dan Timur Tengah.
Pewarta: Risbiani Fardaniah
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013
