"Peningkatan biaya politik yang sangat tinggi ini terjadi, karena kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat cenderung menurun akibat prilaku korupsi sebagian oknum," kata Suli Faris, Selasa.
Berbagai kasus dugaan penyimpangan yang dilakukan wakil rakyat di sejumlah daerah dan menjadi sorotan media, menyebabkan masyarakat kurang percaya kepada anggota legislatif.
Sehingga, sambung dia, masyarakat menganggap bahwa legislatif hanya mengejar keuntungan semata, memperkaya diri dan banyak melakukan tindak pidana korupsi.
"Makanya pada pemilu legislatif 2014 nanti, pilihan masyarakat kemungkinan hanya akan dijatuhkan pada mereka yang bisa membayar, sehingga dengan demikian, jelas biaya politik akan sangat tinggi," katanya menjelaskan.
Dia mengandaikan jika pada pemilu legislatif 2009 biaya politik hanya Rp150 juta bagi anggota DPRD di wilayah itu yang terpilih, maka pada pemilu legislatif 2014 nanti bisa menjadi Rp300 juta atau bahkan bisa lebih.
"Sebab suara masyarakat saat ini hanya akan memilih apabila ada uang," kata Suli yang juga Ketua Komisi A DPRD Pamekasan ini menjelaskan.
Kasus dugaan korupsi yang banyak menyita perhatian masyarakat pemilih di Pamekasan ialah kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, dan proyek pengadaan Al Quran, serta kasus daging sapi impor.
"Meskipun pelakunya anggota DPR pusat, akan tetapi anggota legislatif di daerah kan tetap menerima imbasnya. Kami di daerah dianggap sama oleh masyarakat," kata Suli Faris menjelaskan.
Pewarta: Abd Aziz
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
