Kita butuh kepastian itu, sehigga tidak berubah-ubah setiap saat. Jadi, yang paling penting adalah paket ini harus dilaksanakan secepatnya,"Jakarta (ANTARA News) - Pengusaha mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan empat paket kebijakan yang salah satunya upaya untuk mempercepat investasi.
"Kita butuh kepastian itu, sehigga tidak berubah-ubah setiap saat. Jadi, yang paling penting adalah paket ini harus dilaksanakan secepatnya," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi usai diskusi yang bertajuk "Law and Business Forum 2013" di Jakarta, Selasa.
Sofjan mengimbau kepada pemerintah untuk konsekuen terhadap apa yang telah dijanjikan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat di tengah krisis.
"Jangan sampai paket ini hanya dijanjikan seperti biodiesel sejak 10 tahun lalu, ketidakpercayaan ini jangan sampai membuat orang ragu untuk berinvestasi," katanya.
Dia juga akan membantu dan mendukung pemerintah dalam merealisasikan paket kebijakan tersebut.
"Karena kalau dampaknya kena ke pemerintah, kita semua juga kena," katanya.
Sofjan juga mengingatkan momentum investasi yang terkesan menghilang harus didapatkan kembali karena barang-barang impor juga sudah menguasai dibanding produk lokal.
"Tapi, kita tidak perlu panik, yang penting pemerintah konsekuen menjalankan ini dan jangan diganggu suasana momentum investasi ini," katanya.
Dia juga mengatakan pengusaha tidak berharap nilai tukar rupiah bisa kembali berada di bawah Rp10.000 per dolar AS, namun berasa di kisaran Rp10.000--Rp11.000 per dolar AS.
Sofjan mengaku meski ada yang diuntungkan dari pelemahan rupiah tersebut, yakni eksportir.
Namun, dia meyakini akan timbul keseimbangan baru, meskipun keseimbangan baru tersebut diperkirakan akan lebih tinggi.
"Selama ini kita ingin betul-betul stabil, jangan gonjang-ganjing dan berubah lagi agar kita bisa menentukan harga pokok dan bersaing baik di dalam maupun luar negeri," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan dalam paket kebijakan tersebut pemerintah akan menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi.
Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI), mempercepat investasi di sektor berorientasi ekspor dengan memberikan insentif, serta percepatan renegosiasi kontrak karya pertambangan.
(J010/B012)
Pewarta: Juwita Trisna rahayu
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
