Kesenjangan pendapatan terus terjadi dalam dua dasawarsa.Bangkok (ANTARA News) - Tuntutan akan keamanan tempat kerja, status karyawan tetap, serta kenaikan gaji mengemuka dalam sesi bersama Konferensi Federasi Serikat Pekerja Global Asia Pasifik (UNI APRO) yang berlangsung di Bangkok, Jumat.
Tuntutan tersebut disuarakan Sekjen UNI Global Union Philip Jennings dalam acara pembukaan sesi bersama yang dihadiri Wakil Perdana Menteri Thailand Phongthep Thepkanjana itu karena status pekerja kontrak dan "outsourcing" (alihdaya) mendorong terjadinya kesenjangan pendapatan masyarakat di banyak negara.
Menurut dia, kesenjangan pendapatan yang terus terjadi dalam dua dasawarsa terakhir itu tidak dapat dilepaskan dari dampak kebijakan fleksibilitas dan informalitas terkait ketenagakerjaan yang diterapkan sejumlah pelaku usaha.
Jennings juga menyinggung tentang masalah keamanan di tempat kerja serta pentingnya kepastian status pekerja bagi masa depan pekerja dan keluarganya dengan mengangkat kasus ambruknya bangunan pabrik garmen di Bangladesh yang menewaskan banyak pekerjanya beberapa waktu lalu.
Dalam konteks perbaikan pendapatan pekerja, pesan Presiden Barack Obama kepada kalangan pebisnis Amerika Serikat pada Juli lalu agar mereka membayar "lebih" para pekerja mereka sangat relevan dengan perjuangan UNI APRO dan UNI Global Union bersama seluruh federasi serikat pekerja yang menjadi anggotanya, katanya.
"Kesenjangan pendapatan terus terjadi dalam dua dasawarsa. UNI Apro dan UNI Global Union tahu kebijakan apa yang harus diambil untuk merespons ini," katanya dalam konferensi yang diikuti 600 pengurus serikat pekerja dari 19 negara itu.
Hal yang sama juga diangkat Sekretaris Regional UNI Apro Christopher Ng dimana dia mengrisbawahi kebijakan fleksibilitas dan informalitas terkait ketenagakerjaan sebagai persoalan yang harus diselesaikan manajemen bersama serikat pekerja.
"Sejumlah pengusaha menerapkan kebijakan ini tapi kalangan serikat pekerja menolaknya," kata Christopher Ng.
Untuk itu, dia mendorong para pihak terkait, khususnya pengusaha dan pengurus serikat pekerja di kawasan Asia Pasifik, mencari solusi terbaik melalui dialog yang konstruktif.
Sementara itu, Wakil PM Thailand Phongthep Thepkanjana dalam pidatonya menyinggung tentang kebijakan pemerintah yang menaikkan besaran upah minimum untuk membantu peningkatan kesejahteraan pekerja.
Keputusan tersebut sempat mendapat penentangan dari sejumlah pengusaha dan pemerintah meresponsnya dengan kebijakan pajak yang membantu kalangan pelaku usaha, katanya.
Terkait masalah ketenagakerjaan di Thailand, dia mengakui bahwa masalah pekerja kontrak dan kebijakan fleksibilitas dalam masalah ketenagakerjaan masih ditemukan di negaranya namun dia juga mendorong kalangan pengusaha agar menandatangani kesepakatan tentang penerapan prinsip universal ketenagakerjaan dengan federasi serikat pekerja seperti UNI Apro.
Dalam konferensi UNI Apro yang berlangsung dari 28 Agustus hingga 1 September 2013 itu, para peserta membahas beragam agenda dari sektor bisnis, keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, pos dan logistik, media, hiburan dan seni, serta grafika dan pengemasan.
Indonesia diwakili sejumlah pengurus Asosiasi Serikat (Aspek) Indonesia. Selain Indonesia, konferensi tersebut juga dihadiri para pengurus serikat pekerja dari berbagai sektor dari berbagai negara di Asia Pasifik, seperti Nepal, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Bangladesh, India, Pakistan, Australia, dan Selandia Baru.
Pewarta: Rahmad Nasution
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013
