Kita perlu melakukan perundingan dan membuatnya (Ikhwanul Muslimin) faham bahwa mereka perlu ikut" dalam melaksanakan peta jalan yang disusun pemerintah baru setelah milter menggulingkan presiden Mohammad Moursi 3 Juli.
Kairo (ANTARA News) - Seorang pejabat penting Uni Afrika (AU) pada Minggu mengatakan Ikhwanul Muslimin harus masuk dalam peta jalan politik yang diusulkan pihak penguasa baru Mesir dalam usaha mengakhiri aksi kekerasan yang melanda negara itu.

Diletta Mohamed Diletta, mantan perdana menteri Djibouti dan anggota tim AU di Mesir untuk memantau situasi di negara itu, mengemukakan kepada kantor berita Prancis AFP adalah "penting dan perlu" Ikhwanul Muslimin ikut dalam proses politik negara itu.

"Kita perlu melakukan perundingan dan membuatnya (Ikhwanul Muslimin) faham bahwa mereka perlu ikut" dalam melaksanakan peta jalan yang disusun pemerintah baru setelah milter menggulingkan presiden Mohammad Moursi 3 Juli.

Rencana transisi, yang dibuat presiden sementara Mesir Adly Mansour, akan menyelenggarakan pemilihan parlemen baru dalam beberapa bulan ke depan, dengan pemilihan presiden kemungkinan pada awal tahun depan. Ikhwanul Muslimin menolak rencana itu.

Pada Minggu, Mansour mengumumkan satu tim beranggotakan 50 orang akan menyusun satu konstitusi baru tetapi tanpa melibatkan Ikhwanul Muslimin yang menolak ikut serta.

AU menangguhkan keanggotaan Mesir setelah penggulingan Moursi tetapi delegasi itu mengunjungi Kairo untuk berunding dengan kelompok-kelompok politik dan sipil yang diperkirakan akan membuat rekomendasi-rekomendasinya tenang apakah penangguhan itu harus tetap dipertahankan atau dicabut.

Diletta mengatakan delegasi tiga orang itu sedang "menilai situasi dan berbicara dengan Ikhwanul Muslimin agar gerakan itu dapat ikut dalam pelaksanaan peta jalan itu".

"Ada banyak pandangan yang berbeda tetapi tidak ada yang menolak" keikutsetaan Ikhwanul Muslimin dalam peta jalan politik itu, kata Diletta.

"Kami sedang berusaha mendorong mereka bergabung. Kami bertemu dengan wakil-wakil mereka. Situasi tidak berubah karena banyak pemimpin mereka ditahan," katanya.

Pihak penguasa baru Mesir melakukan satu tindakan keras terhadap Ikhwanul Muslimin dan menahan para pemimpin penting mereka.

Moursi sendiri juga ditahan dan televisi pemerintah Ahad mengatakan ia akan diadili karena "mendorong pembunuhan".

Diletta mengatakan wakil-wakil Ikhwanul Muslim mengajukan beberapa protes dalam perundingan dengan delegasi AU itu.

"Mereka menginginkan para pemimpin dan anggota mereka dibebaskan. Mereka mengatakan mereka adalah para korban dan diserang. Ini adalah pengakuan mereka. Kami mengemukakan kepada mereka untuk melakukan konsesi-konsesi.

"Mereka harus mengakui bahwa situasi sebelumnya (pemulihan jabatan Moursi tidak dapat dilakukan. Mereka harus siap berdialog."

Diletta mengatakan panglima militer Mesir Jenderal Abdel Fattah al-Sisi mengemukakan kepada delegasi itu bahwa penggulingan Moursi adalah hasil dari satu desakan rakyat.

Diletta mengatakan ada keinginan umum di Mesir agar Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam perundingan-perundingan politik dengan kelompok-kelompok masyarakat lain dan pemerintah.

Ia mengatakan AU menginginkan aksi kekerasan di Mesir diakhiri. Demikian dilaporkan AFP.

"Mesir harus menemukan tempatnya di Afrika tetapi datang apabila dua kelompok-- pihak penguasa dan sekutu-sekutu mereka dan Ikhawanul Muslimin dan sekutu-sekutunya berdamai dan duduk bersama dan berunding."

(H-RN/M016)

Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013