"Kejadian-kejadian di lembaga pemasyarakatan belakangan ini termasuk pungutan liar dan peredaran narkoba tentunya perlu dievaluasi untuk mengetahui penyebabnya dan segera menyusun langkah-langkah pencegahannya," kata Menteri dalam sambutan tertulis serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Maluku di Ambon, Senin.
Pernyataan Amir Syamsudin itu dibacakan Staf Ahli Bidang Politik, Sosial dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sihabudin.
Serah terima jabatan dilakukan antara Juliasman Purba dan penggantinya, Andi Dahri Rafied, yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Administrasi Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.
Sedangkan Juliasman dipercayakan sebagai Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara.
Menurut Amir Syamsudin, Kantor Wilayah Hukum dan HAM harus mampu berperan secara optimal terutama dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah.
"Komunikasi dan koordinasi setidaknya dapat meningkatkan kinerja secara internal tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan iklim investasi di daerah," katanya.
Dikatakan, integritas dan kinerja Kementerian Hukum dan HAM saat ini sedang mengalami cobaan dan sorotan dari publik. Pandangan bahwa kualitas pelayanan yang menurun karena masih adanya pungutan liar, peredaran narkoba dalam Lapas atau rutan, pelanggaran HAM dan sebagainya.
"Kondisi ini kontra produktif dan memprihatinkan, namun kita yakin bahwa seluruh petugas masih memiliki komitmen dan integritas yang tinggi untuk berupaya mengatasi permasalahan tersebut," ujar Amir Syamsudin.
Karena itu sebagai Kepala Kantor Wilayah harus jeli dan peka terhadap isu-isu di masyarakat terutama isu terkait dengan masalah keadilan, pelanggaran HAM dan isu-isu lain yang bersifat provokatif.
"Apabila lengah, sangatlah tidak mustahil dapat mempengaruhi situasi keamanan di Lapas dan Rutan," katanya.
Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
